KOTA GORONTALO, Humas – Rangkaian kegiatan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) tahun 2018 di Provinsi Gorontalo akan dimulai pada 14 Desember 2018. Diawali dengan kegiatan Lintas Batas Kesetiakawanan Sosial (LBKS) Etape I di Kabupaten Pohuwato. Terkait kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim memimpin rapat koordinasi untuk mengecek kesiapan panitia lokal, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pihak keamanan, yang berlangsung di ruangan Huyula Gubernuran Gorontalo, Senin (3/12/2018).
“Rakor ini bertujuan untuk melihat sejauhmana kesiapan panitia. Peringatan HKSN ini ada delapan kegiatan besar, dan ini bisa berhasil jika koordinasi dan sinergitas dari seluruh panitia berjalan dengan baik,” kata Wagub Idris Rahim.
Delapan item kegiatan yang akan dilaksanakan pada rangkaian peringatan HKSN 2018, yaitu LBKS, peresmian pemukiman Kawasan Adat Terpencil (KAT), Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial (BBKS), pameran, malam refleksi, peresmian proyek strategis, penganugerahan adat kepada Presiden Joko Widodo, serta puncak HKSN.
Pada rakor yang berlangsung selama kurang lebih dua jam tersebut, beberapa pokok bahasan yang mencuat antara lain menyangkut mobilisasi bantuan dari Kementerian Sosial yang akan diserahkan pada kegiatan LKBS di Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo.
“Yang terkendala pada kami itu menyangkut pengiriman bantuan seperti kursi roda yang memang cukup berat. Kami sudah cek pengiriman lewat pesawat sudah penuh, alternatifnya melalui Hercules, tapi itupun baru berangkat pada tanggal 14 Desember 2018. Padahal kita mulai LBKS itu di tanggal yang sama. Solusi sementara, daerah yang terlewati penyerahan bantuannya hanya akan kita serahkan secara simbolis belum seluruhnya bantuan diserahkan,” jelas Lies Indriati, Kasubdit Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Kemensos RI.
Menanggapai hal itu Wagub Idris Rahim menyarankan agar bantuan yang akan diserahkan pada LBKS secepatnya untuk dikirim menggunakan kapal-kapal kontainer dari Jakarta ke Gorontalo. Idris berharap penyerahan bantuan dapat diserahkan secara keseluruhan kepada penerima bantuan pada saat penyelenggaraan kegiatan, agar tidak menimbulkan kekecawaan kepada masyarakat penerima.
“Pengiriman lewat kontainer hanya lima hari dari Jakarta-Gorontalo. Jika dikirim dalam satu atau dua hari ini, sebelum LBKS sudah ada di Gorontalo,” ujar Idris.
Idris menambahkan, untuk bantuan yang akan diserahkan pada LBKS harus ada daftar bantuan yang disesuaikan dengan jumlah penerima bantuan. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Wagub meminta agar penerima bantuan diberi identitas yang jelas.
Hal lain yang dibahas adalah menyangkut kesiapan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi pelaksanaan beberapa agenda HKSN, pengamanan kunjungan Presiden Joko Widodo pada puncak HKSN, serta kesiapan Liaison Officer (LO) yang bertugas untuk menyambut para tamu dari provinsi lain.
“LO segera menginformasikan kepada provinsi yang menjadi tanggung jawabnya. Tugaskan pejabat eselon III pada masing-masing organisasi perangkat daerah yang mengkoordinirnya,” tegas Idris.
Pada rakor tersebut juga disepakati untuk Sekretariat HKSN dipusatkan di Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, Jalan Brigjen Piola Isa, Kelurahan Dulomo Selatan, Kota Gorontalo.
Pewarta : Haris
