BONE BOLANGO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Diklat merilis aplikasi Rumah Kompetensi PNS atau disingkat RUKO PNS. Sistem informasi perencanaan, pengembangan, dan pendataan kompetensi PNS tersebut diresmikan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bertempat di Aula Badan Diklat, Kec. Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Kamis (29/11/2018).
Kepala Badan Diklat Pemprov Gorontalo Sofyan Ibrahim menjelaskan, aplikasi RUKO PNS yang bisa diakses di rukopns.gorontaloprov.go.id itu merupakan upaya pengintegrasian pelaksanaan kompetensi yang diikuti oleh PNS di lingkungan Pemprov Gorontalo.
Ia berharap setiap PNS yang tersebar di semua OPD dapat dipetakan kompetensi bidangnya, direncanakan pengembangannya, serta dapat menghasilkan profil PNS untuk kepentingan pengembangan karier ke depan.
“Saat ini aplikasinya masih dalam tahap uji coba. Ada 4 OPD yang jadi percontohan yakni Kominfo, Dikbudpora, Dinas Kesehatan dan Badan Diklat. Jadi setiap PNS diminta menginput rekam jejak pengembangan kariernya entah itu diklat prajabatan, bimtek atau diklat teknis lain lengkap dokumentasinya,” jelas Sofyan Ibrahim.
Sofyan menilai, sejauh ini kompetensi PNS cukup mumpuni. Selain sudah banyak PNS yang menempuh jalur pendidikan formal S2 dan S3, berbagai diklat telah dilaksanakan.
Masalahnya, kompetensi tersebut tadinya digelar secara parsial oleh masing-masing OPD. Akibatnya pendataan kompetensi sulit dilakukan sebagai acuan pengangkatan dalam jabatan atau pelaksanaan mutasi PNS.
“Selain bermanfaat untuk PNS bersangkutan, aplikasi ini akan bermanfaat bagi pemprov untuk penentuan dalam jabatan. Ohh jadi si A ini kompetensinya di bidang X,Y dan Z, sehingga dia cocok ditempatkan di Dinas ini dan itu,” Sofyan mencontohkan.
Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta Badan Diklat untuk serius mengawal pelaksanaan proyek perubahan yang dilakukan PNS setiap mengikuti diklat. Menurutnya, banyak PNS mengikuti diklat dan menghasilkan proyek perubahan namun kurang dirasakan manfaatnya.
“Namanya proyek perubahan yaa untuk merubah. Jangan proyek perubahan dibuat hanya untuk memenuhi syarat diklat, kenaikan pangkat dan lain-lain tapi hasilnya tidak pernah kita implementasikan,” tegas Rusli.
Badan Diklat juga diminta fokus untuk meningkatkan kapasitas diri setiap PNS yang ia pimpin. PNS diminta tidak terpaku pada pekerjaan rutin dengan pola lama. Perlu ada inovasi dan kreativitas dengan mengedepankan aplikasi digital di era revolusi industri 4.0.
“Sejak awal saya dan pak Idris Rahim (Wakil Gubernur) menjadikan pengembangan SDM sebagai unggulan. Sehingga itu, tolong untuk acara diklat diklat seperti ini jangan monoton. Cari pemateri dan pembicara yang bagus untuk mengarahkan PNS sesuai bidangnya,” imbuhnya.
Rusli berharap pengembangan TIK yang semakin canggih harus dibarengi dengan SDM yang semakin baik. Ia tidak ingin kecanggihan TIK hanya dimanfaatkan untuk provokasi, berdebat, dan adu domba terutama dalam hal pemanfaatan media sosial.
Pewarta: Isam/Salman
