KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menggelar rapat pembahasan studi tinjau ulang Rencana Induk Bandara Djalaludin. Rapat yang berlangsung di ruangan Dulohupa Gubernuran Gorontalo dipimpin oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim, Senin (19/11/2018).
Wagub Idris Rahim mengutarakan, studi tinjau ulang Rencana Induk Bandara Djalaludin perlu dilakukan mengingat telah banyak fasilitas bandara yang telah bertambah, seperti terminal penumbang baru, taxiway dan apron yang baru. Selain itu juga peningkatan jumlah penumpang yang signifikan serta jenis pesawat terbaru, yang kesemuanya tidak terakomodir dalam Rencana Induk Bandara Djalaludin yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2004.
“Rencana Induk Bandara Djalaludin telah ditetapkan pada tahun 2004. Kemudian direview tahun 2012, dan direview lagi tahun ini karena ada perubahan lingkungan strategis yang belum terakomodir, seperti adanya penambahan fasilitas-fasilitas baru di bandara,” kata Idris.
Ke depan, Bandara Djalaludin diproyeksikan akan menjadi bandara embarkasi haji penuh bahkan menjadi bandara internasional. Oleh karena itu melalui studi tinjau ulang diharapkan dapat mengakomodir pengembangan, pelayanan, dan pengoperasian bandara untuk mempersiapkan Bandara Djalaludin menjadi bandara embarkasi haji penuh.
“Saya berharap studi tinjau ulang ini dapat mengakomodir mimpi dan harapan seluruh masyarakat Gorontalo dimasa yang akan datang menjadi bandara embarkasi haji penuh,” imbuhnya.
Dalam konsep laporan akhir yang disusun oleh pihak konsultan, Rencana Induk Bandara Djalaludin memuat dua alternatif pengembangan bandara. Untuk kebutuhan lahan hingga tahap II, alternatif I seluas 206,55 hektar dan alternatif II seluas 269,60 hektar. Kebutuhan pembebasan lahan alternatif I seluas 83,55 hektar dan II seluas 146,60 hektar. Untuk kapasitas runway pada alternatif I 15 pergerakan perjam dan alternatif II sebanyak 30 pergerakan perjam. Keleluasaan pengembangan terminal pada alternatif I maksimum 40.000 m2 untuk dua lantai, dan pada alternatif II maksimum 80.000 m2 dengan konsep dua lantai. Sementara untuk biaya konstruksi pengembangan Bandara Djalaludin untuk alternatif I dibutuhkan anggaran sebesar Rp555 miliar, sedangkan untuk alternatif II sebesar Rp947 miliar.
“Pembebasan lahan menjadi prioritas dalam Rencana Induk Bandara Djalaludin ini. Untuk itu saya minta semua pihak yang terkait mulai dari kepala desa, camat, instansi Kabupaten Gorontalo dan Provinsi Gorontalo, BPN, dan Apraesal, agar mulai mempersiapkan pembebasan lahan untuk pengembangan Bandara Djalaludin. Saya juga minta kepada pihak konsultan masukkan pembebasan lahan itu ke dalam Rencana Induk yang dibiayai melalui APBN,” tandas Idris.
Pewarta : Haris
