KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Reformasi Agraria yang digelar oleh Kementrian Koordinasi Bidang Perekonomian bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (31/10/2018).
Rapat yang menghadirkan para Gubernur dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional itu untuk membahas tentang pokok-pokok reformasi agraria di daerah. Di antaranya tentang sertifikasi tanah atau legalisasi aset, redistribusi tanah, perhutanan sosial dan peremajaan perkebunan.
“Pemerintah menargetkan 9 Juta ha tanah dalam reforma agraria. Rinciannya 4,5 Juta ha legalisasi aset yakni tanah transmigrasi yang berlum bersertifikat dan tanah perorang, Ada juga retribusi tanah 4,5 juta ha yakni untuk tanah HGU tidak diperpanjang, tanah terlantar dan tanah negara lainnya serta untuk pelepasan kawasan hutan,” jelas Menko Perekonomian Darmin Nasution.
Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku optimis jika reformasi agraria di daerah bisa berjalan dengan baik. Saat ini pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan verifikasi dan sertifikasi tanah.
“Alhamdulillah untuk menindaklanjuti Perpres No.86 Tahun 2018 tentang Reformasi Agraria, kita di Pemprov Gorontalo sudah membentuk Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTR). Tim ini bergerak mendata kembali TORA (Tanah Obyek Reformasi Agraria),” jelas Rusli.
Sesuai dengan pendataan tim, potensi obyek TORA dari pelepasan kawasan hutan di Gorontalo sebesar 50.849 ha. Hal ini mengacu pada peta indikatif TORA SK Menhut No. 3157 yang terdiri dari Kab. Boalemo 7.221 ha, Bone Bolango 1.131 ha, Gorontalo Utara 3.220 ha. Sedangkan untuk Kabupaten Gorontalo dan Pohuwato masing masing 8.332 ha dan 30.945 ha.
Pewarta: Isam
