KABUPATEN BONE BOLANGO, Humas – Memasuki akhir tahun anggaran 2018 yang tinggal 2 bulan lagi, pihak eksekutif dan legislatif Pemprov Gorontalo mulai membahas proyeksi Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2019. Pembahasan yang berlangsung informal itu digelar di Rumah Makan Meranti, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Senin (29/10/2018).
Selain dihadiri oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Wakil Gubernur Idris Rahim dan Sekda Darda Daraba, forum konsultasi tersebut juga dihadiri oleh para pimpinan dan anggota DPRD. Hadir pula pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Gorontalo.
“PAGU anggaran untuk Provinsi Gorontalo dan daerah lain sampai saat ini belum ada (dari pemerintah pusat). Satu hal yang pasti bahwa kurs Rupiah untuk APBN dipatok Rp15.000 per Dolar Amerika,” buka Rusli.
Meski belum ada alokasi anggaran ke daerah, Gubernur Rusli berharap forum semacam ini intens dilakukan antara pemerintah dan DPRD untuk mencari kesamaan visi dan misi dalam pengelolaan anggaran daerah.
“DPRD yang menentukan boleh tidaknya satu program dianggarkan atau tidak. Di sisi lain, pemerintah atau eksekutif yang merencanakan anggaran itu dengan indikator kinerja, target dan sasaran yang tercantum dalam RPJMD. Nah dua hal ini bisa sinkron dan sinergis jika pemerintah dan DPRD saling berkomunikasi seperti pada pertemuan ini,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Idris Rahim optimis jika alokasi APBD 2019 untuk Pemprov Gorontalo bisa meningkat dan menyentuh angka Rp2 Triliun. Naik Rp200 Miliar dari APBD 2018 yang hanya lebih kurang Rp1,8 Triliun.
“Sesuai dengan penekanan bapak Presiden Jokowi, APBD 2019 nanti harus dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek produktif sehingga mampu memberdayakan masyarakat. Saya juga berharap penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) bisa tepat waktu dan diharapkan pertengahan November sudah dibahas di DPRD,” jelasnya.
Rapat antara eksekutif dan legislatif tersebut berjalan cukup santai namun serius. Pimpinan dan anggota DPRD diberi kesempatan untuk mempertanyakan sejumlah program strategis daerah yang telah dan sedang dirancang oleh pemerintah termasuk dalam hal pembiayaannya.
Forum ini berjalan beriringan dengan pembahasan RKA tiap OPD yang tengah digodok oleh Bapppeda. Diharapkan forum tersebut semakin mematangkan perencanaan anggaran daerah sebelum dibahas di Badan Anggaran DPRD. Hasil pembahasan selanjutnya ditetapkan menjadi Perda APBD 2019 paling lambat akhir Desember 2019.
Pewarta: Isam/Alfred
