KOTA GORONTALO, Humas – Setelah melalui proses seleksi dan penjaringan yang panjang, Dr. Ir. Darda Daraba, M.Si akhirnya dipilih Presiden RI Joko Widodo sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Gorontalo. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya itu diangkat berdasarkan SK Presiden No. 96/TPA tahun 2018.
Pengambilan sumpah dan pelantikan Darda Daraba dilakukan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bertempat di Gedung Belle li Mbui, Jumat (5/10/2018). Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, Bupati/Walikota atau yang mewakili, unsur Forkopimda serta sejumlah pimpinan OPD Pemprov Gorontalo.
“Pak Mendagri katakan, Sekda itu ‘istri’ dari pak gubernur. Dengan istilah istri, tidak bisa mengatur-ngatur suami. Suami yang mengatur istri tentunya dengan aturan-aturan yang ada. Gubernur sebagai suami yang memerintah istri dengan sewenang-wenang juga akan berakibat fatal,” kata Gubernur Rusli dalam sambutannya.
Kehadiran Darda bukan sesuatu hal baru bagi pemerintah dan masyarakat Gorontalo. Mantan Sekretaris Badan Pengaturan Jalan Tol Kementrian PUPR RI itu lama meniti karir di daerah. Darda pernah menjabat Kadis PU Kabupaten Pohuwato selama 3 tahun. Juga pernah menjadi Kadis PU Pemprov Gorontalo tahun 2013-2015.
Darda menjadi Sekdaprov ke empat sepanjang sejarah provinsi. Ia menggantikan Winarni Monoarfa yang mengakhir jabatannya 14 Maret 2018 lalu. Sebelum Winarni, ada nama Idris Rahim yang kini menjabat Wakil Gubernur dua periode serta Mansur Detuage yang sekarang menjabat anggota DPRD Provinsi Gorontalo.
“Orangnya cekatan, profesional, lincah dan punya jaringan di pusat. Apalagi sudah Lemhanas, inilah keunggulan pak Darda Daraba. Sehingga atas penilaian Pansel dan tim TPA semua menyetujui pak Darda sebagai Sekda,” sanjung Rusli.
Gubernur Gorontalo dua periode itu berharap kepercayaan pemerintah yang ada tidak disia-siakan. Ia meminta Darda bekerja penuh dedikasi dan loyalitas. Terlebih saat ini pemprov sedang mempersiapkan KUA-PPAS untuk APBD 2019.
Rusli mengingatkan bahwa kebutuhan masyarakat saat ini semakin tinggi. Hal itu diikuti dengan sikap masyarakat yang semakin kritis kepada pemerintah. Tugas Sekda yang baru untuk meramu kebijakan yang efektif dan efisien khususnya untuk mengentaskan kemiskinan di daerah.
Pewarta: Isam
