KOTA GORONTALO, Humas – Menteri Pemberdayaan Peremupan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Yohana Yembise, mengkampanyekan gerakan Bersama Lindungi Anak (Berlian) yang digelar di halaman Rektorat Universitas Negeri Gorontalo, Rabu (29/8). Kampanye Berlian diintegrasikan dengan deklarasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) se Provinsi Gorontalo dan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2018 tingkat Kota Gorontalo.
Dalam sambutannya Menteri PPPA Yohana Yembise mengatakan, urusan perempuan dan anak merupakan urusan wajib setiap pemerintah daerah. Oleh karena itu Yohana menegaskan, pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi harus menunjukkan komitmen yang nyata dalam mewujudkan KLA.
“Tidak rugi mengurus anak dan perempuan, jangan takut untuk menambah anggaran untuk program anak dan perempuan, karena merekalah yang akan menyelematkan daerah dan bangsa ini kedepan,” tegasnya.
Lebih lanjut Menteri PPPA menjelaskan, KLA merupakan upaya untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak yang ditargetkan akan dicapai pada tahun 2030. Menurutnya, tidak mudah untuk mewujudkan KLA. Dibutuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari organisasi perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, media, dan Forum Anak, dengan mengacu pada 24 indikator untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak. Indikator tersebut dibagi dalam lima klaster hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, serta perlindungan terhadap anak.
“Jangan ada lagi kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak. Penuhi indikator KLA antara lain setiap anak berhak mendapatkan akta kelahiran, anak-anak harus mendapatkan informasi yang layak, tersedianya taman bermain yang layak anak, puskesmas ramah anak, dan setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan,” jelas Yohana.
Sebelumnya Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim dalam sambutannya mengutarakan, untuk mendukung program Provinsi Layak Anak, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Idris berharap, lahirnya Perda ini dapat memutus mata rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Gorontalo.
“Kekerasan fisik terhadap anak relatif turun, namun kekerasan dalam bentuk psikis dan verbal masih terjadi. Oleh karena itu kesadaran masyarakat harus terus kita bangun, sehingga tidak ada lagi kekerasan terhadap anak, dan kita dapat mewujudkan Provinsi Gorontalo sebagai Provinsi Layak Anak,” tutur Idris.
Pada kesempatan itu, Wagub Idris Rahim bersama bupati dan wali kota se Provinsi Gorontalo menandatangani deklarasi “Membangun Provinsi Gorontalo Menuju Provinsi Layak Anak”, yang disaksikan langsung oleh Menteri PPPA RI. Deklarasi tersebut sebagai upaya untuk melakukan pembangunan berbasis hak anak secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Pewarta : Haris
