Ketum PB PGRI: Indonesia Darurat Guru

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersalaman dengan para guru dan pengurus PGRI pada acara seminar pendidikan dengan tema Guru di Era Industri 4.0 yang berlangsung di gedung GPCC, Kota Gorontalo, Senin (27/8/2018). (Foto: Salman-Humas).

KOTA GORONTALO, Humas – Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd menyebut Indonesia saat ini dalam kondisi darurat guru. Ia menyebut ada kebutuhan guru PNS seluruh Indonesia sebanyak 988 Ribu orang.

“Ini data Kemendikbud. 10 tahun tidak diangkat (jadi PNS). Bayangkan di seluruh Indonesia itu sekolah-sekolah di isi oleh guru PNS 2-3 orang, darurat guru,” jelas Unifah saat menghadiri Seminar Pendidikan Guru di Era 4.0 yang berlangsung di gedung GPCC, Kota Gorontalo, Senin (27/8/2018).

Menurutnya, perjuangan para guru honorer saat ini cukup berat. Hal itu tidak terlepas dari moratorium penerimaan PNS yang diberlakukan pemerintah. Di sisi lain, dunia pendidikan terus didorong untuk memenuhi kebutuhan dunia pendidikan di era industri 4.0.

“Era industri 4.0 tidak bisa dilepaskan bagaimana mengisi sekolah-sekolah dengan guru yang berkualitas. Sekolah yang berkualitas tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan guru dengan status yang jelas,” imbuhnya.

Ketum PB PGRI Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd (kanan) foto bersama dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (kedua kanan) saat pelaksanaan Seminar Pendidikan Guru di Era Industri 4.0 yang berlangsung di gedung GPCC, Kota Gorontalo, Senin (27/8/2018). Unifah memuji sikap politik Rusli yang berani mensejahterakan guru honorer SMA/SMK yang kini menjadi kewenangan pemerintah provinsi. (Foto: Salman-Humas).

Di sisi lain, Unifah menilai Gubernur Gorontalo Rusli Habibie sebagai satu dari sedikit kepala daerah yang berani bertindak untuk kesejahteraan guru honor. Hal itu disebabkan pengalihan kewenangan SMA/SMK ke pemerintah provinsi tidak termasuk guru honorernya.

“Pak gubernur ini luar biasa, melakukan sebuah policy yang menuntut keberanian dalam bertindak dan keberanian menyediakan anggaran yang memang tidak sedikit yaitu memberikan insentif kepada guru honorer SMA/SMK. Ini keputusan politik yang patut kita beri apresiasi” sanjungnya.

Gubernur Rusli berani memberikan upah bagi guru kontrak di tingkat SMA sederajat setara dengan UMP yakni sebesar Rp.2.200.000,-. Gaji sebesar itu diharapkan dapat dibarengi dengan kualitas belajar dan mengajar guru untuk peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

Pewarta: Isam

Bagikan Berita

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

ARSIP BERITA

KATEGORI