KABUPATEN BOALEMO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai melakukan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019 bertempat di Vila Bolihutuo, Kecamatan Botumoitu, Kabupaten Boalemo, Sabtu malam (18/8/2018).
Rapat yang dipimpin oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie itu menghadirkan 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pembahasan awal RAPBD 2019 fokus untuk OPD unggulan yang relevan dengan program strategis daerah di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas PU-PR, Dikbudpora dan Dinas Pertanian.
Rusli mengingatkan kepada pimpinan OPD untuk memaksimalkan anggaran belanja daerah yang jumlahnya hanya sekitar 1,8 Trilyun Rupiah. Salah satu caranya dengan fokus pada pencapaian RPJMD hingga tahun 2022 nanti.
“Contohnya di Dinas Pertanian berapa populasi Sapi Bali kita hingga 2022? Selama 2017 dan 2018 sudah berapa? Di tahun 2019 kita butuh berapa hingga akhirnya populasi bisa terwujud hingga akhir RPJMD 2022,” ujar Rusli mencontohkan.
Gubernur juga berpesan kepada dinas teknis untuk menghindari penganggaran yang tumpang tindih antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sebagai institusi perantara antara pusat dan kabupaten/kota, OPD pemprov diminta menjadi pendukung jika program tersebut sudah didanai melalui kementrian/lembaga.
“Untuk jagung misalnya, kita setiap tahun punya 400 Ribu Hektar lahan yang harus kita bantu. Jika dua musim panen berarti ada 200 Ribu Hektar setiap musim. Nah dari jumlah itu berapa yang dianggarkan oleh pusat? Jika kurang kita bantu melengkapi,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo menjelaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019 yang dijabarkan dalam RAPBD 2019 memuat 122 program serta 223 kegiatan dengan taksiran nilai belanja mencapai 867 Milyar Rupiah.
Pembangunan infrastruktur menyedot anggaran terbesar yakni 419 Milyar Rupiah, ekonomi kerakyatan 244 Milyar Rupiah dan pendidikan sebanyak 74 Milyar.
“Proyeksi fiskal Provinsi Gorontalo 2019 sekitar 844 Milyar Rupiah, sedangkan total usulan program kegiatan semua OPD ada 1,069 Trilyun Rupiah. Masih ada defisit anggaran 233 Milyar Rupiah yang perlu ada penyesuaian KUA PPAS dan Renja 2019,” jelas Budi.
Pewarta: Isam
