KABUPATEN BOALEMO, Humas – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 Pemprov Gorontalo difokuskan untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal itu diharapkan dapat menekan angka kemiskinan di daerah yang masih mencapai 16,81%.
“Pak Trisno (kadis Perikanan) hitung berapa kebutuhan perahu katintin 2019, berapa sepeda motor bagi penjual ikan keliling dll. Itu saja. Untuk masalah infrastruktur pelabuhan dll kita berjuang di DAU (melalui alokasi APBN),” kata Rusli saat memimpin rapat pembahasan RAPBD 2019 yang berlangsung di Vila Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Sabtu (18/8/2018).
Upaya menekan angka kemiskinan, lanjut katanya, butuh peran serta dari semua pihak tidak terkecuali pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, program dan pembiayaan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota harus sinkron dan bersinergi satu sama lain.
Gubernur Gorontalo dua periode itu juga mengingatkan kepada OPD untuk fokus pada program kerakyatan tanpa ada embel-embel anggaran ikutan lain di dalamnya. Anggaran fisiknya rendah namun ikutannya yang lebih besar.
“Misalnya program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Nomenklaturnya bagus tapi isinya tidak mendukung. Biaya perjalan dinas untuk evaluasi, sinkronisasi, alat tulis kantor, makan minum dll. Fisiknya 200 Juta Rupiah tapi “rempah-rempahnya” 300 juta,” tandasnya.
Dengan fokus pada pembiayaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka Rusli memastikan akan ada OPD yang memiliki anggaran kecil bahkan tanpa ada kegiatan. Termasuk menekan anggaran belanja komputer, perjalanan dinas dan lainnya.
Sejauh ini Pemprov Gorontalo terus menganggarkan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bahkan sejak tahun 2013 lalu, perbandingan porsi APBD untuk belanja publik selalu di atas angka 60 persen bila dibandingkan dengan belanja pegawai.
Dengan program yang sinkron dengan kabupaten/kota serta pembiayaan yang fokus pada pengentasan kemiskinan, Rusli yakin angka kemiskinan di Gorontalo bisa terus ditekan. Pemprov Gorontalo menargetkan hingga tahun 2022 angka kemiskinan di angka 14%.
Pewarta: Isam
