KOTA GORONTALO, Humas – Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bulan Juli tahun anggaran 2018 melampaui target. Untuk target fisik sebesar 49,58 persen, realisasinya mencapai 55,63 persen. Sedangkan untuk target keuangan 43,18 persen, realisasinya sebesar 46,68 persen.
“Atas nama bapak Gubernur, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memperlihatkan kinerja yang cukup baik,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat memimpin rapat evaluasi penyerapan anggaran APBD tahun anggaran 2018 di ruangan Dulohupa kompleks Gubernuran Gorontalo, Kamis (16/8/2018).
Berdasarkan evaluasi program kegiatan, terdapat 158 kegiatan yang progresnya masih berada di bawah 50 persen. Terkait hal itu Wagub Idris Rahim mengingatkan seluruh pimpinan OPD untuk segera mengantisipasi program kegiatan yang masih terkendala, baik yang didanai melalui dan APBD maupun yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Pimpinan OPD harus senantiasa melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkala mulai dari awal pelaksanaan kegiatan hingga mengakhiri penyelesaian program kegiatan. Bukan hanya outputnya yang terpenuhi, tetapi manfaat yang dirasakan masyarakat juga harus menjadi perhatian kita semua,” ujar Idris.
Khusus untuk DAK, Gubernur Gorontalo H. Rusli Habibie dalam arahannya pada kesempatan itu mengingatkan seluruh pimpinan OPD untuk menseriusi pengelolaan DAK. Rusli menginstruksikan agar pengelolaan DAK harus bisa terserap sesuai jadwal.
“Tahun 2016 DAK yang tidak sesuai jadwal masih bisa dibayarkan, tetapi sejak tahun 2017 tidak ada lagi ampun. Kalau memang tidak terserap, ya distop. Sangat beresiko buat kita sebagai pemberi pekerjaan maupun pihak ketiga sebagai penerima pekerjaan, karena itu persoalan DAK ini harus kita seriusi bersama,” jelas Rusli.
Lebih lanjut Rusli menginstruksikan seluruh OPD untuk menindaklanjuti hasil rapat evaluasi penyerapan anggaran. Gubernur dua periode ini meminta hasil rapat evaluasi dibahas di masing-masing asisten yang membawahi OPD. Ditegaskannya pula, untuk pelaksanaan rapat evaluasi penyerapan anggaran periode selanjutnya wajib dihadiri oleh pimpinan OPD bersama pejabat eselon III dan IV.
“Untuk rapat evaluasi selanjutnya harus dihadirkan pejabat eselon III dan IV, karena mereka yang lebih paham dan tahu kondisi di lapangan,” tandas Rusli.
Pewarta : Haris
