Gubernur Gorontalo: Soal Kesehatan Segalanya Sudah, Tinggal Rumah Sakit

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat diwawancarai puluhan awak media saat Temu Media Ekspose Pembangunan Kesehatan Gorontalo bertempat di Hotel Dumhil, Kota Gorontalo, Senin (16/7/2018). Pada acara yang juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI Nila F. Moeloek itu Rusli menyebut segala upaya telah dilakukan pemerintahannya di bidang kesehatan, masalahnya tinggal ketersediaan fasilitas rumah sakit yang belum memadai. Salah satu yang dilakukan dengan berupaya menaikkan status RS Ainun menjadi rumah sakit tipe B sebagai RS rujukan dan pendidikan di Gorontalo. (Foto: Salman-Humas).

KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menilai segala upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain menyediakan jaminan kesehatan masyarakat, Pemprov Gorontalo bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berupa meningkatkan indikator kesehatan masyarakat.

Hal itu disampaikan Rusli saat menjawab pertanyaan wartawan pada Temu Media Ekspose Pembangunan Kesehatan Gorontalo 2018, Senin (16/7/2018). Acara yang berlangsung di Hotel Dumhil, Kota Gorontalo itu turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI Nila F. Moeloek.

“Masyarakat sudah kami berikat Jamkesta (Jaminan Kesehatan Semesta) untuk berobat gratis di puskemas atau rumah sakit. Bagi yang tidak punya BPJS, cukup membawa KTP maka ia tetap dilayani dengan dana talangan. Begitu ia sembuh maka kita minta mengurus jaminan kesehatan,” kata Rusli.

Tidak heran jika Provinsi Gorontalo menjadi satu dari empat provinsi di Indonesia yang meraih penghargaan Universal Helath Coverage (UHC) karena tingkat penjaminan yang mencapai angka 96,66 persen.

Artinya, dari 1.157.316 penduduk Gorontalo sudah terjamin kesehatannya sebanyak 1.118.699 jiwa. Tinggal menyisakan 38,617 jiwa atau 3,34 persen yang belum memiliki jaminan kesehatan apapun.

“Hambatan yang kami alami sekarang bu Menkes, bagaimana menaikkan status rumah sakit menjadi rumah sakit rujukan dan rumah sakit pendidikan. Kenapa pendidikan, karena setiap tahun kami harus menyekolahkan 10 calon dokter ke luar daerah. Jika UNG selesai (pengurusan izin Fakultas Kedokteran) maka UNG dan RS Ainun kita jadikan rumah sakit pendidikan,” lanjutnya.

Rusli berharap dengan pengembangan RS Ainun sebagai rumah sakit provinsi maka kualitas pelayanan kesehatan di Gorontalo bisa semakin baik. Cara yang ditempuh yakni melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pengembangan RS Ainun yang saat ini masih berstatus tipe D.

Skema tersebut memungkinkan pembangunan infrastruktur, alat kesehatan dan peningkatan SDM medis rumah sakit bekerjasama dengan pihak swasta. Pemprov Gorontalo menghitung butuh investasi sebesar 842 Milyar Rupiah agar RS Ainun bisa menjadi rumah sakit rujukan tipe B sekaligus menjadi rumah sakit pendidikan.

Pewarta: Isam

Bagikan Berita

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

ARSIP BERITA

KATEGORI