KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, terus menseriusi program penurunan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo yang sesuai data dari BPS hingga saat ini masih 17,14%. Gubernur menekankan untuk semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bisa mencari pola yang paling efektif agar penurunan angka kemiskinan bisa terus ditekan.
“Padahal sudah banyak program kerja kita yang sudah sampai ke masyarakat. Contohnya kita lakukan intervensi pasar, kita lakukan pasar murah dengan mensubsidi bahan pokok. Ada juga Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT-D) kepada 35 ribu KK miskin. Program ini dan banyak lagi program pro rakyat harusnya mampu menurunkan angka kemiskinan,” kata Rusli saat memimpin rapat internal yang dihadiri oleh seluruh pimpinan OPD dan staf terkait di kediaman pribadi di Kelurahaan Moodu, Kota Goronralo, Sabtu (23/6/2018).
Gubernur dua periode itu meminta agar program-program tersebut dievaluasi sejauh mana mampu menekan angka kemiskinan. Ia berharap ada inovasi dan metode baru untuk memberdayakan warga miskin. Rusli juga menekankan agar program Pemprov Gorontalo haus sinkron dan bersinergi dengan program dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Karena memang masyarakat miskin ini kan tersebar di seluruh kabupaten / kota bukan di provinsi, artinya yang berhadapan langsung dengan masyarakat miskin adalah pemerintah di kabupaten kota. Namun bukan berarti pemerintah provinsi lepas tangan. Buktinya pasar murah telah kita lakukan, tetapi sayangnya di kabupaten / kota tidak melakukan itu,” tambahnya.
Gubernur memerintahkan kepada Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo Anis Naki untuk membentuk tim khusus. Tim itu bertugas untuk memonitoring dan mengevaluasi terhadap semua program yang sudah dilakukan. Perlu juga melakukan pemetaan program-program yang dilakukan oleh OPD.
“Kita akan gelar rapat kembali untuk pembentukan tim ini. Kita akan mengevaluasi semua program bukan hanya di 2018 ini tetapi dari 2012 sejak periode pertama kepemimpinan Pak Gubernur Dan pak Wagub. Kita akan lihat semua bantuan-bantuan yang berasal dari seluruh OPD baik dari sektor perikanan, pertanian, perternakan, bantuan sosial, sektor pendidikan, kesehatan, semua akan kita data apakah sesuai atau tidak,” kata Anis Naki.
Pewarta: Ecyhin/Isam
