KOTA GORONTALO, Humas – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) bersama tim Kajian Pengelolaan Hutang Negara dan Pembiayaan Pembangunan melakukan asistensi dan diskusi dengan jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo, Senin (04/06/2018). Acara yang digelar di ruang Huyulua itu dipimpin oleh Asisten Bidang Administrasi Weni Liputo mewakili Gubernur Gorontalo.
Kehadiran Suharso dan rombongan untuk membahas tentang skema pembiayaan pembangunan melalui public private partnership (PPP) atau lebih dikenal dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Sekma ini memungkin pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan secara cepat meski dengan keterbatasan APBD maupun tanpa bantuan APBN.
“Sekma untuk mengoptimalisasikan aset yang sudah ada untuk mendapatkan pembiayaan baru, yang disebut sebagai Resault Base Lending (pinjaman berbasis hasil). Jadi skema ini tidak (secara langsung) memberatkan APBN,” kata Suharso Monoarfa.
Terkait dengan mekanisme pembiayaan tersebut, Asia Development Bank (ADB) rencananya akan meluncurkan skema pinjaman RBL untuk Indonesia pada bulan Agustus mendatang. Suharso diminta untuk menunjuk dua daerah percontohan yang akan mendapatkan bantuan dari ADB.
“Karena saya dari Gorontalo, saya menunjuk pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Gorontalo dan kedua pelabuhan organik di Tasikmalaya,” imbuh mantan Menteri Perumahan Rakyat era Presiden SBY itu.
Sementara itu, Asisten Bidang Adminstrasi Weni Liputo mengapresiasi kehadiran dari Watimpres ke Gorontalo. Weni berharap konsep yang ditawarkan oleh tim dapat diadopsi oleh daerah untuk membantu pembangunan sejumlah infrastruktur strategis.
“Tentu saja kami senang karena Gorontalo menjadi satu dari dua daerah tujuan untuk kerjasama pembiayaan infrastruktur dengan Asian Development Bank. Terkait dengan teknisnya, nanti akan dibicarakan lebih lanjut,” kata Weni.
Weni menyebut saat ini Pemprov sedang fokus bekerjasama dengan KPBU untuk pembangunan Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie. RS Provinsi itu rencananya akan dibayai oleh investasi swasta dengan mekanisme pembayaran secara cicil setiap tahunnya.
Pewarta: Isam/Nova
