Jelang Musrenbangnas, Pemprov Gorontalo Pertajam RKPD 2019

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (dua kanan) saat memberikan arahan pada Rapat Konsolidasi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka pematangan usulan program kegiatan tahun 2019 yang berlangsung di Hotel Grand Alia Prapatan, Jakarta, Senin (7/5/2018). Rapat ini sebagai persiapan usulan Provinsi Gorontalo pada Musrenbangnas yang dijadwalkan berlangsung tanggal 9 Mei nanti. (Foto: Isam-Humas).

JAKARTA, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar rapat konsolidasi untuk penajaman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019 bertempat di hotel Grand Alia Prapatan, Jakarta Pusat, Senin (7/5/2018). Rapat itu sebagai persiapan akhir pemprov untuk mempresentasikan usulan pembangunan tahun 2019 pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang dijadwalkan tanggal 9 Mei.

Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki mengungkapkan, tahun 2019 nanti pemprov fokus untuk mensukseskan delapan program unggulan daerah. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, pembangunan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan. Ada pula program budaya dan agama, pemerintahan lebih melayani, pariwisata, serta lingkungan lebih lestari.

Delapan program prioritas tersebut dijabarkan ke dalam 122 program serta 223 kegiatan dengan taksiran nilai belanja mencapai 867 Milyar Rupiah. Pembangunan infrastruktur menyedot anggaran tersebesar yakni 419 Milyar Rupiah, Ekonomi Kerakyatan 244 Milyar Rupiah serta pendidikan 76 Milyar Rupiah.

“Proyeksi fiskal 2019 Provinsi Gorontalo sekitar 833 Milyar Rupiah, sedangkan total usulan program dan kegiatan semua OPD aada 1,069 Trilyun Rupiah. Masih ada defisit anggaran 223 Milyar Rupiah yang perlu ada penyesuaian KUA PPAS dan Renja 2019,” ungkap Budi.

Defisit anggaran perencanaan itu, lanjut kata Budi, sudah lebih baik dari perencanaan tahun sebelumnya yang belum fokus pada program dan sasaran. Tahun 2018, total usulan semua OPD mencapai 1,8 Trilyun Rupiah yang berarti butuh rasionalisasi lebih dari 800 Milyar Rupiah.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengingatkan kepada aparatur provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan pembahasan program dan kegiatan secara sinergis. Hal itu dibutuhkan untuk mensiasati kecilnya APBD daerah yang hanya 1,8 Trilyun Rupiah.

“Terkadang RAPBD kabupaten/kota yang dimasukkan ke provinsi tidak memasukkan apa yang sudah kita sepakati. Contoh, pendidikan 60 persen tanggungan provinsi dan 40 tanggungan kabupaten kota. Tapi 40 persen ini tidak ada di anggaran,” ujar Rusli.

Menurut mantan Bupati Gorontalo Utara itu, hanya ada tiga sasaran pokok dalam penyusunan program dan anggaran yakni menekan angka kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menjadi percuma jika beragam program disusun tidak bermuara pada tiga aspek tersebut.

Pewarta/editor: Isam

Bagikan Berita

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

ARSIP BERITA

KATEGORI