GORONTALO, Humas – Untuk menjaring aspirasi rakyat, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menggandeng para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang tersebar hingga ke desa-desa. Sebagai orang yang berada di barisan terdepan dengan masyarakat, Rusli ingin permasalahan rakyat bisa didengar dan diteruskan kepadanya sebagai pimpinan tertinggi di daerah.
“Saya tidak bisa mengurus semua permasalahan hingga ke desa-desa. Oleh karena itu butuh saudara saudara semua untuk mendengar dan melaporkan kepada saya aspirasi masyarakat. Khususnya yang menyangkut kebijakan pemerintah provinsi,” kata Rusli saat menggelar Pembinaan SDM PKH se Provinsi Gorontalo bertempat di ruang Dulohupa, Kantor Gubernuran, Rabu (2/5/2018).
Guna memudahkan komunikasi antara dirinya dan pendamping PKH, Rusli meminta dibuatkan grup Whatsapp khusus. Ia berharap dirinya, ketua TP PKK Idah Syahidah, Penjabat Sekda dan para kepala dinas terkait juga dilibatkan untuk saling berkomunikasi.
“Saya minta pak Risjon (Kadis Sosial), sebelum bulan Ramadhan nanti siapkan waktunya kita berlibur bareng di Pantai Bolihutuo sambil berkemah. Adik-adik PKH silahkan datang kita gelar halal bil halal sebelum puasa,” imbuhnya disambut suka cita pendamping PKH dari enam kabupaten/kota.
Dalam pertemuan tersebut, gubernur dua periode itu banyak mendengar keluhan dan masukan dari masyarakat yang disampaikan oleh PKH. Salah satunya menyangkut Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT-D) yang nilai barangnya sudah tidak sesuai dengan jumlah uang yang diberikan yakni sebesar Rp.100.000.
“Di (kecamatan) Telaga Biru itu barang yang diterima setelah diakumulasikan tidak lebih dari enam pulu ribu Rupiah pak. Beras tiga liter, minyak kelapa 750 Gram dan ikan Sagela (Rowa) kisaran harganya hanya 12-15 Ribu,” curhat Sofyan Napu, pendamping PKH asal Kabupaten Gorontalo.
Hal lain yang menjadi sorotan yakni kebijakan Bank BRI sebagai operator dalam pencairan uang PKH untuk Keluarga Sangat Miskin (KSM). Ada beberapa keluhan di antaranya tidak dibayarkannya manfaat bagi KPM (Kelompok Penerima Manfaat) yang sudah meninggal. Hal itu disebabkan tidak adanya kesamaan antara SOP BRI dengan Kementrian Sosial selaku instansi teknis.
“Kalau ditanya ke kami pak, kami menginginkan kembali ke PT Pos. Selain tidak menyusahkan masyarakat, kami pendamping tidak banyak kerja. Sekarang yang kerjanya BRI kami yang kerja untuk pengisian AR01 (formulir aplikasi rekening perorangan),” ujar PKH asal Kabupaten Boalemo.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, gubernur berjanji Kamis besok akan memanggil semua pihak terkait. Ia meminta waktu agar persoalan yang dihadapi rakyat bisa diselesaikan dan diumumkan secara terbuka di berbagai media.
Pewarta/editor: Isam
