Pelaksana Harian Sekretaris Daerah (Plh Sekda) Provinsi Gorontalo Weni Liputo menghadiri Rapat Koordinasi Nasinal (Rakornas) dan Musyawarah Nasional (Munas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) yang berlangsung di Hotel Sentosa, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rabu (24/04).
Acara yang turut dihadiri oleh Plt. Kepala Kantor Penghubung Makassar Moh. Agung Sugiarto dibuka soleh Staf Ahli Mentri Dalam Negeri bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro. Hadir pula Gubernur NTB TGB Zainul Majdi sebagai tuan rumah.
Suhajar mengatakan posisi Sekda baik di provinsi maunpun di kabupaten/kota memiliki posisi sentral dalam membantu kepala daerah untuk mewujudkan visi misinya di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
“Ibaratnya, Sekda sebafai leher sementara gubernur/bupati/walikota sbg kepalanya. Tangan kanan adalah badan-badan, Staf Ahli adalah tangan kiri sedangkan Dinas/Biro menjadi kaki untuk menggerakan program kepala daerah,” terang mantan Rektor IPDN itu.
Dalam kesempatan itu Plh Sekda Provinsi Gorontalo Weny Liputo meminta pihak Kemendagri untuk meninjau kembali struktur organisasi yang diamanatkan oleh PP No. 18 Tahun 2016 yg belum maksimal mengakomodir kebutuhan daerah. Terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena ada pembatasan UPTD pada dinas-dinas teknis.
“Contohnya dalam bidang pendidikan yang dibatasi UPTD koordinator program dan kegiatan terutama yg terkendala pada jarak, waktu, biaya dan urgensi program di desa/keecamatan ke tingkat Kabupaten/Kota,” jelas Weni.
Menanggapi Hal tersebut, Suhajar menyampaikan akan mendiskusikan hal tersebut lebih intens lagi untuk menyempurnakan regulasi yang ada. Sebab bagaimanapun, Kemendagri harusnya lebih berorientasi pada kebutuhan daerah bukan sekedar soal efisiensi anggaran.
Pewarta: Penghubung Makassar
Editor: Isam
