GORONTALO – Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluaga (PKK) memiliki peran dan posisi strategis dalam mencapai visi Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mewujudkan Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. PKK sebagai mitra pemerintah, berkontribusi besar terhadap pemberdayaan masyarakat khususnya keluarga.
“PKK adalah mitra pemerintah yang menjadi garda terdepan dalam pembangunan dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat menuju Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim dalam sambutannya saat membuka rapat koordinasi PKK yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-46 tingkat Provinsi Gorontalo di Belle Li Mbui Kota Gorontalo, Jumat (20/4).
Idris mengingatkan, pelaksanaan rakor PKK harus dimaknai sebagai forum yang sarat makna bagi gerakan PKK, sekaligus sebagai titik tolak bagi dimulainya era akselerasi program-program PKK yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
“Perpres ini merupakan bukti bahwa pemerintah memberikan perhatian dan penghargaan atas kirpah PKK,” ujar Wagub.
Lebih lanjut Idris berpesan kepada seluruh jajaran pengurus Tim Penggerak (TP) PKK untuk menyusun program kerja yang fokus, terukur, terarah, dan bersinergi dengan program pemerintah daerah dan stakeholder lainnya. Pengurus PKK secara berjenjang juga harus menunjukkan akuntabilitasnya dan melakukan pelaporan secara tepat waktu sesuai dengan amanah Perpres 99 tersebut.
“Tunjuk beberapa orang untuk menyusun perencanaan dan laporan sesuai pokja agar pelaporannya tidak terlambat ke Mendagri. Secara berjenjang laporan itu juga akan disampaikan oleh Mendagri kepada Presiden,” terang Idris.
Rakor PKK tingkat Provinsi Gorontalo mengangkat tema “melalui rakor PKK tahun 2018, kita tingkatkan sinergitas demi terwujudnya integrasi perencanaan program PKK dalam rangka mendukung keutuhan dan kerukunan keluarga”. Forum rakor ini bertujuan untuk mensinergikan program kerja TP PKK Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Rakor diikuti oleh pengurus TP PKK Provinsi, Kabupaten/Kota, dan perwakilan pengurus PKK Kecamatan, serta utusan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota.
Pewarta/Editor : Haris
Foto : Haris
