Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menemui Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali di ruang kerjanya di Jakarta, Rabu (18/4). Kehadiran Rusli untuk memperjuangkan kelanjutan nasib tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Gorontalo yakni Boliyohuto, Panipi dan Gorontalo Barat.

Tiga daerah itu sejak tahun 2013 lalu sudah intens diusulkan bahkan sudah masuk pembahasan di Badan Legislatif (Baleg) DPR RI. Belakangan gaung pemekaran daerah mulai redup hingga tahun 2018 ini.

“Ada isyarat dari pemerintah pusat bahwa usulan DOB akan dimulai lagi tahun 2019 usai pemilu. Nah ini yang coba kita kejar, salah satunya melalui pak Ketua Komisi II yang membidangi pemekaran daerah. Terlebih beliau sebagai putra daerah berdarah Gorontalo,” terang Rusli Habibie.

Lebih lanjut Gubernur menjelaskan, pengusulan tiga DOB itu sudah masuk dalam rencana prioritas di Kemendagri, DPR RI dan DPD. Artinya, jika Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) selesai dilakukan pemerintah pusat maka tiga daerah itu berpeluang besar dimekarkan.

“Ada harapan soal itu, tapi tentu saja tidak mudah. Jadi tidaknya DOB semua bergantung pemerintah pusat. RPP tentang Desertada belum keluar sebagai payung hukum untuk pemekaran. Tapi saya sampaikan, usaha dan harapan kita tidak boleh putus. Kita harus berjuang terus agar cita-cita pemekaran ini bisa terwujud,” lanjut mantan Bupati Gorontalo Utara itu.

Gubernur bahkan berencana mengajak dua Bupati yakni Pohuwato (daerah induk dari rencana pemekaran Gorontalo Barat), serta Bupati Gorontalo (daerah induk pemekaran Panipi dan Boliyohuto) untuk sama-sama berjuang ke Jakarta.

Usulan dan data-data yang dibutuhkan untuk pemekaran diminta agar dilengkapi oleh setiap daerah. Termasuk memasukkan kembali proposal agar mendapat tanggapan dan dukungan dari pemerintah pusat.

Pewarta/editor: Isam