Gubernur Dukung Proyek Perubahan BPKP

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (paling kanan) berjabat tangan dengan Kepala BPKP Gorontalo Supriyadi saat memberikan dukungan terhadap proyek perubahan BPKP, di rudis gubernur, Kamis (12/4)

GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie  mendukung penuh proyek perubahan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo dalam hal pengelolaan Sistem Risk Management dan Risk Based Internal Audit . Pernyataan dukungan ini diberikan Rusli saat pertemuan dengan Kepala BPKP Gorontalo Supriyadi bersama jajarannya di Rujab Gubernur, Kamis, (12/4).

Rusli mengungkapkan, BPKP meminta persetujuannya terhadap proyek perubahan sistem pengawasan manajemen internal audit terintegrasi ini, dan ia menyetujuinya.

“Sebagai Gubernur saya diminta untuk menyetujuinya dan saya setuju, karena dengan sistem ini berguna bagi pemerintah daerah dalam hal pengelolaan risiko dan audit internal di Inspektorat. Perlu kita banggakan Provinsi Gorontalo sebagai pilot project dari sistem seperti ini,” kata Rusli usai melakukan pertemuan.

Rusli menambahkan dengan adanya sistem perubahan ini, diharapkan bisa menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (Good Public Governance).

“Sekali lagi saya sangat mendukung proyek ini, semoga nantinya dapat dipakai sebagai rujukan oleh pemda lain dan bahkan dipaki secara nasional,” tambahnya.

Sementara itu Kepala BPKP Gorontalo Supriyadi menjelaskan, sistem ini merupakan metodologi audit dengan pendekatan risiko dan proses. Sistem ini akan menguntungkan, karena nanti setiap SKPD akan mempunyai profil resiko masing-masing.

“Jika sebelumnya melakukan audit dengan menggunakan sistem yang common sense, dimana hanya yang dipikirkan yang akan di audit, sekarang bukan seperti itu lagi. Jadi resiko-resiko itu seperti apa yang kita prioritaskan, maka itulah yang akan dilakukan audit,” jelasnya.

Supriyadi juga menambahkan dengan sistem ini setiap SKPD melakukan pengelolaan risiko sendiri begitupula dengan inspektorat melakukan audit sendiri.

“Sistem ini lebih ke pencegahan pengendalian risiko. Kan sebelumnya bila ada temuan, salahnya itu biasanya disarankan untuk ganti rugi sekian atau dengan hukuman sekian. Nah kalo dengan sistem berbasis risiko seperti ini maka temuan-temuan tersebut bisa dicegah. Metode seperti ini juga bertujuan mewujudkan pemerintah yang pro aktif dan terpercaya dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih,” tandasnya.

Pewarta : Ecin

Foto : Salman

Editor : Asriani

Bagikan Berita

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

ARSIP BERITA

KATEGORI