Kementrian Koordinator bidang Politik Hukum dan Ham menggelar Forum Peningkatan Pelayanan Publik di Provinsi Gorontalo, Kamis (22/3). Acara yang dihadiri oleh Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai itu dibuka oleh Deputi Koordinasi, Komunikasi, Informasi dan Paratur Kemenko Polhukam, Suwandi Miharja.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Weni Liputo atasnama pemerintah provinsi menyambut baik pelaksanaan Forum Layanan Publik tersebut. Menurut Weni, apriori masyarakat terhadap citra pelayanan publik pemerintah harus menjadi perhatian semua pihak. Di sisi lain, pemerintah berupaya terus meningkatkan pelayanan masyarakat di berbagai bidang.
“Oleh sebab itu, kami menaruh respek yang sangat tinggi kepada Kemenko Polhukam yang menjadikan Gorontalo sebagai tuan rumah acara ini. Pemerintahan membutuhkan pelayanan prima yang konsisten melalui suatu sistim yang terintegrasi dari pusat hingga ke tingkat bawah,” ujar Weni.
Weni berharap forum ini bisa memberikan rekomendasi khususnya menyangkut dengan layanan pengaduan masyarakat terhadap pemerintah. Terlebih saat ini teknologi informasi dan komunikasi sudah berkembang sangat cepat yang memungkinkan layanan pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara cepat melalui media sosial.
Weni menceritakan pengalamannya menerima protes warga melalui WA (Whatsapp) karena terlambat merespon keluhannya. Hal itu terjadi lantaran Weni tidak sanggup membuka satu persatu isi chat dengan 65 grup dengan masing masing grup ada 3600-an pesan setiap hari.
“Jika butuh 30 detik untuk mebaca satu pesan, itu berarti pekerjaan saya setiap hari hanya habis membaca WA. Sehingga itu forum ini mungkin bisa merumuskan bagaimana sistem yang pas untuk merespon pelayanan masyarakat melalui media sosial agar tidak ada kesan kita tidak prima dalam pelayanan,” imbuhnya.
Forum Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Pelayanan Publik diisi oleh tiga orang narasumber. Ketua Ombudsman Amzulian Rifai berkesempatan membawakan materi Optimalisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Dalam Pelayanan Publik Merupakan Langkah Kongkrit Peningkatan Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan dan Kompetensi Penyelenggara Pelayanan.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementrian PANRB, Diah Natalisa memaparkan materi tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Menjamin Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel. Sementara itu Deputi Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Program Prioritas Nasional Kantor Staf Presiden, Darmawan Prasodjo membawakan materi Tantangan dan Peluang Pengelolaan Layanan Aplikasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).
Pewarta/editor: Isam
