Kementrian Sosial RI memuji program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) yang resmi digulirkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Peresmian pemanfaatan bantuan melalui Kartu NKRI Peduli dilakukan saat apel akbar 6000 relawan sosial di lapangan GOR David-Tonny, Kecamatan Limbotot, Kabupaten Gorontalo, Selasa (20/03).
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Edi Suharto yang mewakili Menteri Sosial Idrus Marham menilai, program ini sangat tepat untuk menanggulangi masalah kemiskinan di daerah. Ia juga tidak ragu menyebut program ini harusnya menjadi percontohan bagi daerah lain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Ini sangat luar biasa yah, ini bisa dijadikan contoh bagaimana pemerintah daerah bisa melakukan inovasi yang kreatif untuk program program bantuan sosial. Artinya selain mereka mendapatkan bantuan dari pusat seperti Rastra dan PKH pak gubernur menambahkan dengan BPNT daerah,” puji Edi.
Edi berharap agar program ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat miskin guna memenuhi kebutuhan pangan harian. Ia juga berharap agar bantuan pangan non tunai bisa bersinergi dengan bantuan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.
“Misalnya kalau PKH kita berharap keluarga bisa menyekolahkan anaknya dengan baik serta bisa memeriksakan kesehatan, maka program pak gubernur ini bisa memenuhi dari sisi kebutuhan pangan. Sehingga tujuan pemerintah di era bapak Presiden Jokowi ini dapat tercapai yakni untuk meningkatkan kesejahteraan sosial,” imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengungkapkan, BPNTD merupakan bantuan yang diberikan kepada 35 Ribu warga miskin Gorontalo. Pihaknya menggelontorkan anggaran 42 Milyar Rupiah untuk membiayai program ini.
“Alhamdulillah program ini sudah kita uji coba di bulan November-Desember tahun lalu. Saat itu ada 20 Ribu warga penerima manfaat. Tahun ini kita tingkatkan lagi menjadi 35 Ribu warga penerima,” bebernya.
Manfaat dari program ini yakni setiap warga miskin bisa menukarkan kartu NKRI Peduli dengan bahan pokok seperti beras, telur, minyak goreng, gula pasir dan ikan segar senilai 100 Ribu Rupiah per bulannya. Penukaran dilakukan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Bank BRI sebagai operator pengelola keuangan.
Pewarta/editor: Isam
