Pengawasan Kampanye Pilkada Libatkan Tokoh Agama

Anggota Bawaslu RI Mochammad Affifuddin (tengah) memukul gong tanda dibukanya rakor pengawasan pilkada 2018 dan pemilu 2019 yang disaksikan oleh Wagub Gorontalo H. Idris Rahim (kedua kiri), Ketua Bawaslu Gorontalo (kiri), di ballroom Hotel Maqna Kota Gorontalo, Sabtu (24/2)

GORONTALO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengajak dan melibatkan para tokoh agama untuk membantu sosialisasi dan pengawasan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2018 dan pemilihan umum (pemilu) 2019. Hal ini disampaikan anggota Bawaslu RI Mochammad Affifuddin, saat membuka rapat koordinasi pengawasan pilkada dan pemilu di ballroom Hotel Maqna Kota Gorontalo, Sabtu (24/2).

“Tahapan pilkada akan melewati bulan Ramadhan, dan belakangan ada berita seakan-akan Bawaslu mau mengatur materi khutbah dan ceramah. Konteksnya adalah Bawaslu ingin mengajak tokoh agama untuk membantu sosialisasi dan pencegahan dalam menghadapi potensi kerawanan,” kata Affifuddin.

Affifuddin menjelaskan, salah satu tugas Bawaslu yakni memetakan potensi kerawanan pemilu dan berinisiatif merumuskan langkah-langkah pencegahannya. Diantara rumusan pencegahan yang telah disimpulkan Bawaslu, tokoh agama dari agama apapun itu adalah aktor yang penting dalam pelaksanaan pilkada dan pemilu. Melalui peran para tokoh agama, Bawaslu berupaya mengedepankan upaya pencegahan dibanding tindak penegakkan hukum terhadap pelanggaran dalam tahapan pilkada dan pemilu.

“Para tokoh agama adalah orang-orang yang paling didengar oleh jamaahnya. Kalau para tokoh agama ini yang mengajak untuk menggunakan hak pilih, jamaahnya akan ikut. Ini yang ingin kita maksimalkan. Kami ingin seminimal mungkin mencegah potensi pelanggaran pilkada dan pemilu,” ujar Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI itu.

Sebelumnya Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim dalam sambutannya menegaskan pentingnya sikap profesional dan netralitas dari penyelenggara pilkada dan pemilu. Selain itu, kepastian anggaran, mulai dari kecukupannya, pencairannya, tranparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya, juga sangat menentukan terwujudnya pesta demokrasi yang lancar, aman, dan sukses.

“Suksesnya penyelenggaraan pilkada sangat tergantung pada profesionalitas dan netralitas penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu. Kedua lembaga ini harus bekerja keras, bekerja cerdas, bergerak cepat dan tepat, memastikan seluruh tahapan pilkada dan pemilu berjalan sesuai aturan perundang-undangan,” pungkas Wagub Idris Rahim.

Pewarta/Editor : Haris
Foto : Haris

Bagikan Berita

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

ARSIP BERITA

KATEGORI