Gubernur Gorontalo Ingatkan Realisasi Fisik-Keuangan OPD Unggulan

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (jaket putih) memimpin Rapim Evaluasi Penyerapan Anggaran OPD Pemprov Gorontalo bertempat di gedung Belle li Mbui, Jumat (16/2). Pada rapat yang dihadiri oleh para pimpinan OPD itu, Gubernur didampingi Sekretaris Daerah Winarni Monoarfa dan tiga orang para Asisten. (Foto: Salman-Humas)

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengingatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera merealisasikan keuangan dan pekerjaan fisik di instansi masing masing. Terlebih bagi OPD yang menjalankan program unggulan daerah seperti DInas PU-PR, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

“Di dinas dinas tersebut anggarannya memang cukup besar, karena dampaknya langsung bisa dirasakan oleh masyrakat. 8 Progam unggulan yang saya canangkan semuanya ada di dinas unggulan. Jadi saya khawatirkan justru dinas dinas ini yang akan mengalami keterlambatan,,” kata Gubernur saat memimpin Rapim Evaluasi Penyerapan Anggaran, Jumat (16/2).

Mantan Bupati Gorontalo Utara itu juga menyoroti tentang pentingnya melakukan pekerjaan fisik dan keuangan yang taat administrasi. Meski setiap OPD dituntut untuk mengejar realisasi fisik dan keuangan, namun ia meminta tidak mengabaikan masalah administrasi yang bisa berdampak hukum.

“Saya harapkan semua sesuai aturan. Masing masing OPD turun lapangan untuk memersiapkan segala sesuatunya. Jangan sampai terjadi seperti tahun-tahun lalu proyek sudah dilelang, pemenangnya sudah ada , tapi tidak siap di lapangan,” tambahnya

Berdasarkan laporan dari Pembangunan dan Pengendalian Ekonomi (P2E), memasuki pertengahan triwulan pertama, realisasi fisik OPD sudah mencapai angka 2,13%. Sementara untuk realisasi keuangan mencapai 0,94%.

Ada 8 OPD yang belum menyelesaikan target atas bawah realisasi fisik dan keuangan yakni Dikbupora, PU-PR, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Arsip dan Perupustakaan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Biro Hukum dan Biro Pemerintahan. OPD tersebut diharapkan segera bekerja sebelum batas triwulan pertama akhir Maret mendatang.

Pewarta: Ecyhin

Editor : Isam

Bagikan Berita

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

ARSIP BERITA

KATEGORI