Jelang pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengumpulkan 720 orang pejabat dan staf di Belle li Mbui, Selasa (30/1). Rinciannya, ada 171 Pejabat Administrator (eselon III), 478 Pejabat Pengawas (eselon IV) dan 71 pelaksana (staf) yang dipandang potensial untuk promosi menjadi Pejabat Pengawas.
Ada beberapa hal yang disampaikan Gubernur Rusli dalam kesempatan tersebut, di antaranya menyangkut pelayanan publik yang cepat dan tidak berbelit-belit. Hal itu sesuai dengan penekanan Presiden RI Joko Widodo dalam setiap pertemuan dengan kepala daerah.
“Tinggalkan pola lama. Rubah mindset kita, bahwa pejabat itu adalah raja. Sekarang itu pejabat adalah pelayan. Urusan yang satu jam selesai dibikin 10 jam. Urusan satu hari kelar dibikin 10 hari. Ini yang bikin kita tertinggal,” tegas Rusli.
Persoalan pelayanan yang lambat, lanjut Rusli, memaksa dirinya untuk memberikan perintah langsung kepada Pejabat Pengawas atau orang yang paling bertanggungjawab pada urusan tersebut. Hal itu dilakukan untuk memangkas alur birokrasi yang menurutnya panjang dan berbelit belit.
“Karena kalau saya perintah Kepala Dinas pasting dia cari kepala bidang, kepala seksi dll. Mending saya bye pass, saya potong. Persoalan PU, pupuk langka, saya tidak ke Kepala Dinas. Siapa orang yang bertanggungjawab di situ saya telpon. Apalagi telahaan staf, muter-muter makanya saya langsung grup WA,” imbuhnya.
Mantan Bupati Gorontalo Utara itu juga meminta agar para pejabat bekerja cerdas, kerja keras dan kerja ihlas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Penguasaan data dan materi bidang tugas juga dituntut dari setiap pejabat.
Rusli bahkan sempat menguji dua orang pejabatnya. Agustina Kilapong, Kepala Bidang Peternakan di Dinas Pertanian serta Hasim Kolanus Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan (PDSPKP).
Pada pembinaan pejabat tersebut, Rusli mendata satu persatu setiap pejabat eselon III dan IV di semua OPD. Ia meminta setiap orang menyebutkan nama lengkap secara bergilir, setiap kali jabatannya dibacakan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Beberapa nama dan gelar pendidikan yang tidak sesuai dengan jabatan diminta Gubernur Rusli untuk dipertimbangkan kembali.
“Ini ibu pendidikannya Dokter Hewan, tapi bekerja di Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial di Bappeda. Itu kesehatan orang atau hewan? Coba BKD hal-hal seperti ini diperhatikan. Beliau ini lebih cocok di Peternakan jangan di sini,” pinta Rusli.
Butuh waktu empat jam lebih bagi Gubernur dua periode itu untuk memberikan pembinaan dan pendataan para pejabatnya. Ia meminta sebelum pelantikan digelar agar nama dan jabatan yang ada diperbaiki kembali menyesuaikan dengan pendidikan dan rekam jejak setiap pegawai. Bahkan bagi staf yang tidak memegang jabatan diminta untuk mengikuti job bidding atau lelang jabatan untuk posisi eselon IV dan III yang kosong.
Pewarta/editor : Isam
