Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta kepada aparaturnya untuk tidak menjaminkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) di perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Menurutnya, TKD seharusnya tambahan untuk kebutuhan pokok harian, tidak justru habis di bank untuk urusan yang bersifat konsumtif.
“Cukup gaji saja yang jadi jaminan bank, TKD jangan. Itu untuk menghidupi keluarga di rumah. Beli beras, minyak goreng, susu untuk anak dan kebutuhan lain,” terang Rusli disela sela memimpin Rakerda partai Golkar Gorontalo, Minggu (7/1).
Rusli mensinyalir banyak pegawainya, terutama para pejabat yang menjadikan insentif daerah itu sebagai tambahan untuk pinjaman bank. Motifnya beragam dari membuka usaha atau hanya sekedar untuk cicilan mobil, rumah dan motor. Padahal menurutnya, jabatan hanya bersifat sementara bisa dicopot kapan saja.
“Misalnya TKD Kepala Dinas itu besarannya 17,5 Juta dan TKD staf 2,5 Juta. Katakanlah 10 Juta sudah jadi jaminan bank, lantas bulan berikutnya dia non job (jadi staf biasa). Berarti angsurannya defisit 7,5 juta, kan? keluarga mau dibiayai bagaimana?” imbuh Rusli tanpa merinci siapa pejabat dimaksud.
Pada kesempatan tersebut, Rusli juga menegaskan akan mengevaluasi kembali kebijakan bagi setiap PNS yang berkewajiban mentransfer gajinya ke rekening istri. Kebijakan yang sudah ia jalankan sejak 2012 lalu. Lima tahun berjalan, kebijakan tersebut nampaknya mulai diabaikan.
“Masih ada saja laporan ke saya bahwa istri PNS yang mengeluh tidak dinafkahi suaminya. Tidak tau berapa gaji suaminya dan seterusnya. Padahal kebijakan itu dimaksudkan agar keuangan itu diketahui dan dikelola oleh istri. Makanya ini akan kita evaluasi lagi besok,” tandasnya.
Pewarta/editor : Isam
Foto : Dok. Humas
