Guna meningkatkan pelayanan kesehatan untuk mewujudkan Total Health Coverage (THC) bagi seluruh masyarakat di Provinsi Gorontalo, maka pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, bupati dan walikota menggelar penandatanganan kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), Minggu (24/12). Kegiatan yang digelar di lapangan Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara itu juga ditandatangani oleh para kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota.
Kerjasama ini meliputi pembiayaan masyarakat kurang mampu yang tidak terlindungi melalui jaminan kesehatan apapun baik dari pemerintah pusat, mandiri maupun pekerja. Pemerintah daerah secara sukarela menjaminan kesehatan masyarakat yang biayanya dialokasikan melalui APBD provinsi, kabupaten dan kota.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten/kota yang mau bersama sama bergotong royong untuk memberikan jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu. Sebuah komitmen yang sudah ia lakukan sejak tahun 2009 lalu.
“Di Gorontalo yang pertama kali memberikan kesehatan dan pendidikan gratis yakni Ru’ya (Rusli-Idra, Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara kala itu). Desember 2008 saya dilantik, Januari 2009 kami sudah gratiskan pendidikan dan kesehatan se Kabupaten Gorontalo Utara. Berlanjut hingga sekarang,” terang Rusli.
Meski begitu, Rusli memberikan kritik kepada BPJS dalam beberapa hal. Pertama menyangkut kepesertaan masyarakat namun belum memiliki karju BPJS untuk digunakan di fasilitas kesehatan. Selanjutnya menyangkut pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang menurutnya harus terus diperbaiki.
“Masyarakat Gorontalo sudah dijaminkan kesehatannya namun belum memiliki kartu. Bagaimana kalau mereka sakit? Makanya saya janjikan saat kampanye lalu, masyarakat yang sakit tidak memiliki kartu BPJS bisa dilayani cukup dengan membawa KTP. Pemerintah provinsi yang akan menanggungnya,” tegas Rusli disambut tepuk tangan dua ribu warga yang hadir.
Sementara itu, terkait dengan capaian angka Total Helath Coverage (THC) BPJS Kesehatan di Gorontalo saat ini cukup membanggakan. Dari data yang ada hingga tanggal 1 Desember 2017, layanan JKN seluruh Gorontalo sudah mencapai 97,11% atau sebesar 1.123.920 Jiwa. Dengan rincian iuran yang dibayarkan melalui APBN sebesar 48,50%, APBD 32,98%, peserta mandiri 4,6% serta pekerja 13,92%.
“Apa arti dari data tersebut? Bahwa kita patut berbangga pemimpin kita di Gorontalo, bapak gubernur, bupati dan walikota sangat peduli terhadap masyarakat di Provinsi Gorontalo. Bahwa dipastikan masyarakat kurang mampu sebesar 370.620 jiwa kebutuhan dasarnya tercukupi dan terlindungi jika mereka sakit,” terang Kepala BPJS Gorontalo Rendra Pandu Patria.
Selain penandatanganan kerjasama dengan BPJS, berbagai agenda pemerintah juga dilakukan oleh Rusli Habibie didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Idah Syahidah. Di antaranya peninjauan pelabuhan ikan di Gentuma Raya serta penyerahan berbagai bantuan kepada masyarakat sekitar.
Pewarta/editor : Isam
Foto : Salman
