Memasuki akhir tahun anggaran 2017 ini, sejumlah realisasi fisik pemerintah Provinsi Gorontalo cukup memuaskan dengan mencapai target yang diharapkan. Hingga tanggal 15 November, realisasi fisik untuk seluruh OPD mencapai 80,56% jauh dari target sebesar 78,02%. Meski begitu, realisasi keuangan masih rendah hanya sebesar 69,15% dari target sebesar 71,80%. Hal tersebut sebagaimana terungkap dalam Rapat Pimpinan Penyerapan Anggaran, Rabu (15/11).
Dari 32 OPD yang ada di Gorontalo, 24 OPD diantaranya sudah mencapai bahkan melebihi target realisasi fisik. Sementara sisanya 8 OPD lain di antaranya Dinas Perumahan, Biro Umum, Badan Kepegawaian dan Badan Penghubung yang realisasi fisik masih cukup rendah.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam arahannya mengaku puas dengan capaian fisik tersebut, meski realisasi anggaran belum capai target. Menurutnya hal itu bisa disebabkan karena proses pembayaran yang masih tertunda.
“Saya lihat masih ada yang merah tapi tidak menghawatirkan bagi saya. Karena fisiknya di atas itu berarti tinggal penagihannya. Kepala Dinas Keuangan sekarang lagi ujian PIM II, mudah mudah bisa cepat kembali dan menyelesaikan semua proses pembayaran”, terang gubernur.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Rusli kembali menekankan tentang pentingnya program kegiatan setiap OPD yang fokus, terarah dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Rusli tidak menginginkan banyak program tetapi skalanya kecil sehingga tidak dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Contohnya di Dinas Perikanan dan Kelautan. Bikin program yang langsung dirasakan. Misalnya, di 77 kecamatan minimal tiap kecamatan ada 2 bantuan sepeda motor berpendingin. Berarti kalau kali dua ada 154 unit. Diikuti arahan dari pak Presiden Follow Money Program secara holistik. Jangan lagi bikin program kecil kecil tapi tidak terasa”, imbuhnya.
Rapim evaluasi anggaran kali ini terasa spesial karena dihadiri oleh belasan orang delegasi pemerintah Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Delegasi yang dipimpin Sekda Lebong Mirwan Effendi itu untuk belajar dari Gorontalo tentang pengelolaan monitoring dan evaluasi program pembangunan melalui aplikasi e-Monev.
Pemkab Lebong berkeinginan untuk meniru cara Gorontalo dalam penggunaan aplikasi e-Monev, sebagaimana rekomendasi dari KPK dan LKPP RI bulan Oktober lalu. Duplikasi ilmu tersebut ditindaklanjuti dengan penandatangan kerjasama antara Pemprov Gorontalo yang ditandatangani oleh gubernur dengan Pemkab Lebong yang diwakili oleh Sekdanya.
Pewarta : Ecyhin
Editor : Isam
Foto : Salman
