GORONTALO – Ada hal menarik pada rapat kerja antara Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang berlangsung di ruang Dulohupa kantor Gubernur Gorontalo, Selasa (31/10). Dua tokoh wanita yang hadir pada rapat tersebut membahas upaya pelestarian Danau Limboto.
Keduanya yaitu, Hj. Andi Yuliani Paris, anggota Komisi VII DPR RI dan Winarni Monoarfa, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. Menariknya, kedua wanita ini adalah sahabat semasa SMA di Kota Makassar pada 33 tahun silam.
“Saya bangga bisa bertemu dengan sahabat saya. 33 tahun lalu kami satu SMA, dan sama-sama lulus tahun 1980,” kata Sekdaprov Winarni Monoarfa.
Pada forum rapat kerja tersebut, Andi Yuliani Paris mempertanyakan upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam melestarikan Danau Limboto. Yuliani juga menggali informasi kerja sama yang telah dilakukan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dapam mempertahankan ekosistem Danau Limboto.
“Kami ingin mengetahui langkah apa saja yang telah dilakukan Pemprov Gorontalo dalam mempertahankan ekosistem Danau Limboto. Apalagi saya tahu Prof. Winarni ini ahli perikanan,” kata Yuliani.
Menanggapi pertanyaan dari sahabatnya itu, Winarni menjelaskan, Pemerintah Provinsi Gorontalo pada periode pertama kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wagub Idris Rahim telah mengambil beberapa langkah strategis untuk pelestarian Danau Limboto, diantaranya melalui program revitalisasi Danau Limboto.
Upaya penyelamatan dan pelestarian Danau Limboto kembali diteruskan pada periode kedua Gubernur Rusli Habibie dan Wagub Idris Rahim, yang telah menetapkan delapan program unggulan dalam RPJMD 2017-2022. Salah satunya adalah pembangunan lingkungan hidup yang lebih lestari, dan di dalamnya termasuk pelestarian Danau Limboto.
“Komitmen Gubernur dan Wagub untuk pelestarian Danau Limboto ini sangat besar. Pada APBD 2017 ini, kami menganggarkan Rp3 miliar untuk penghijauan di daerah hulu yang dikerjasamakan dengan TNI dan Polri,” jelas Winarni.
Winarni berharap, melalui Komisi VII DPR RI dapat menggerakan kementerian dan lembaga yang terkait untuk menggulirkan anggarannya untuk percepatan penyelamatan dan pelestarian Danau Limboto.
“Kami berharap melalui Komisi VII dapat mendorong 19 kementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan Danau Limboto. Apalagi danau ini sudah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017,” tandas Sekda Winarni Monoarfa.
Pewarta/Editor : Haris
Foto : Haris
