GORONTALO – Untuk mempercepat rencana pembangunan Waduk Bulango Ulu di kecamatan Bulango Ulu, kabupaten Bone Bolango, Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama dengan unsur Forkopimda, pemkab Bone Bolango serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II menyepakati sejumlah hal penting. Selain membentuk tim khusus terkait sosialisasi kepada warga, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan pihak terkait siap menandatangani jaminan hak-hak warga yang akan terkena dampak. Hal ini terungkap dalam rapat Percepatan Pembangunan Waduk Bulango Ulu yang digelar di ruang Oval kantor Gubernur, Senin (16/10).
Menurut Rusli, tidak ada niatan pemerintah untuk merugikan masyarakat. Semua pembangunan yang dijalankan tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat Gorontalo secara umum. Oleh karena itu, pihaknya menyanggupi keinginan warga terkait dengan proses ganti rugi pembebasan lahan. Dalam waktu dekat tim akan bergerak untuk turun sosialisasi kepada masyarakat.
“Jadi yang akan menjawab tuntutan warga (soal ganti rugi) itu ada di Larap (Studi Pengadaan Tanah). Semua terangkum di situ dari bagaimana ganti rugi rumah, ganti rugi tanah, pohon, ternak termasuk ketika mereka menganggur selama berapa bulan juga akan dibayarkan insentifnya mereka. Saya jamin itu. Saya siap tanda tangan sama bupati dan pihak BWS kalau perlu juga pihak Polda, TNI dan Kejaksaan,” tegas Rusli.
Terhambatnya proses Amdal oleh BWS karena mendapat penolakan warga itu, menurut Rusli, lebih diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Koordinasi antar pemerintah juga dinilainya tidak berjalan maksimal sehingga informasi tentang manfaat pembangunan waduk dan proses ganti rugi tidak sampai ke masyarakat.
“Si Rusli punya tanah satu hektar, kita akan tukar satu hektar. Si Rusli punya rumah tipe 45, kita akan tukar tipe 45. Si Rusli selama satu tahun menganggur karena waduk, intensifnya ada. Semua kita tanggung. Cuma sekali lagi ini masalah koordinasi dan sosialisasi yang lemah. Jangan masyarakat belum tahu apa apa, tiba tiba BWS sudah main ukur, main patok. Itu pasti ditolak,” tegasnya.
Rusli juga mengingatkan kepada BWS Sulawesi II termasuk Balai Wilayah Jalan Sulawesi II untuk melakukan upaya sosialisasi setahun sebelum program berjalan. Sosialisasi yang dilakukan berbarengan dengan proses pekerjaan menurutnya tidak efektif karena mendapat penolakan dan berpotensi menghambat pekerjaan.
“Misalnya tahun depan ada perencanaan pekerjaan A, maka tahun ini harus sudah turun sosialisasi. Misalnya lokusnya di Pohuwato, maka bangun komunikasi dengan bupati, kepala dinas termasuk camat dan kepala desa dan intens turun sosialisasi. Jangan nanti sudah ada masalah begini terus BWS lapor ke kami,” ketusnya.
Pembangunan Waduk Bulango Ulu merupakan satu dari 245 proyek yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 58 Tahun 2017. Selain itu ada juga satu program kelistrikan dan satu program industri pesawat terbang. Waduk Bulango Ulu berpotensi berdampak pada 1900 warga di kecamatan itu atau sekitar 700 kepala keluarga (KK).
Pewarta/editor : Ismail
Foto : Valen
