GORONTALO – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa saat membuka sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait mal-administrasi kepada mahasiswa di Aula Fakultas Hukum UNG, Selasa (10/10) menilai kegiatan sosialisasi ini sangat penting, karena salah satu program prioritas untuk lima tahun ke depan dari delapan prioritas salah satunya adalah pelayanan publik.
“Kenapa pelayanan publik dimasukkan dalam RPJMD 2018-2022 karena kita merasa pelayanan kepada masyarakat belum maksimal oleh karena itu gubernur dan wakil gubernur dalam visi misi program prioritas menekankan khususnya dalam satu program prioritas yaitu pelayanan publik,” ungkap Winarni.
Ia menjelaskan pelayanan publik ini merupakan salah satu target reformasi birokrasi. Kalau kita lihat khususnya kebijakan nasional bapak presiden dan wakil presiden, juga salah satu nawacita yang penting adalah bagaimana tata kelola pemerintahan ini dilaksanakan melalui pelayanan publik.
“Bukan hanya pemerintahan yang melakukan pelaksanaan pelayanan publik tetapi seluruh unsur masyarakat. Kita berharap bahwa aspek pelayanan publik ini jadi perhatian yang penting. Dalam pemberdayaan pelayanan publik tentu terdapat hal-hal yang pasti tidak diinginkan seperti pelanggaran pelayanan publik atau mal-administrasi,” jelasnya.
“Kita sadari pelayanan publik yang kita berikan kepada masyarakat belum maksimal. Banyak unsur-unsur terkait tentu mempengaruhi pelayanan publik kepada masyarakat, tetapi yang menjadi penting adalah bahwa tentu kita punya obsesi bagaimana pelayanan publik ini bisa kita perbaiki tahap demi tahap dengan tentu faktor-faktor pendukung yang bisa mempengaruhi,” jelas sekda.
Sementara itu, kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo Alim Niode mengajak mahasiswa agar berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik.
Alim Niode mengatakan dilakukannya sosialisasi ini tentang bagaimana pengawasan pelayanan publik oleh karena di dalam undang-undang nomor 25 Tahun 2009 keterlibatan dari masyarakat itu penting.
“Masyarakat turut mengawasi pelaksanaan pelayanan publik tetapi mengawasi ini harus ada keterampilan, maka sebelum itu dilakukan oleh masyarakat kita sosialisasikan dulu, setelah itu ada tahap keduanya yaitu kita berikan pembekalan melakukan pengawasan kepada masyarakat. Khusus untuk pendidikan kami memilih mahasiswa karena mahasiswa generasi muda yang nantinya menjadi pemimpin bangsa dan mereka juga progresif untuk lebih mengintensifkan pengawasan daripada mereka harus turun ke jalan dengan demonstrasi maka kita ajak mereka untuk bergabung dalam pengawasan pelayanan publik,” jelas Alim terperinci.
Ia menambahkan setelah sosialisasi ini akan merekrut mahasiswa untuk mengikuti pelatihan pengawasan. Setelah itu para mahasiswa ini nantinya menjadi mitra ombudsman dan mitra bangsa untuk pengawasan khususnya di bidang pendidikan.
Pewarta/foto : Nova
Editor : Asriani
