JAKARTA – Pertemuan Wakil Gubernur Gorontalo, H. Idris Rahim, dengan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI, Andi Z.A. Dulung, yang berlangsung di kantor Kemensos RI, Jakarta, Selasa (12/9), menghasilkan kesepakatan bahwa penanggulangan kemiskinan di daerah harus terkoordinasi di bawah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) provinsi dan kabupaten/kota.
“Kita menyepakati seluruh program penanganan kemiskinan secara kelembagaan akan memaksimalkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) baik provinsi maupun kabupaten/kota, secara multisektoral dan multidimensional,” kata Wagub Idris Rahim.
Idris selaku Ketua TKPK Provinsi Gorontalo mengatakan, pada pertemuan itu pihaknya juga melakukan validasi data kemiskinan antara data TKPK Provinsi Gorontalo dengan data Kementerian Sosial. Terkait hal itu, Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Budianto Sidiki, yang mendampingi Wagub pada pertemuan itu menjelaskan, Basis Data Terpadu (BDT) yang diserah Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah sama dengan data Kemensos.
“Data yang kita miliki di UPTB Data Bappeda sudah sama, hanya saja ada ketambahan dengan data penyandang masalah sosial. Jadi tinggal saling melengkapi,” jelas Budi.
Sehingga itu disepakati untuk melakukan integrasi antara BDT dan data penyandang masalah sosial yang diserahkan oleh Kemensos melalui Dinas Sosial dengan data yang dimiliki UPTB Data Bappeda dalam aplikasi elektronik-Rumah Tangga Sasaran (e-RTS).
“Pak Wagub bersama pak Dirjen menyepakati bahwa seluruh program, baik yang di bawah Kemensos maupun program di sektor lain yang sasarannya pada angka kemiskinan, harus menggunakan satu data, yakni Basis Data Terpadu,” ungkap Budi.
Lebih lanjut Budi menjelaskan, untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Kemensos, TKPK Provinsi Gorontalo akan melakukan roadshow ke kabupaten/kota untuk melakukan sinkronisasi dan sinergitas program penanggulangan kemiskinan. Roadshow ini juga bertujuan untuk mendorong dan mengaktifkan kembali TKPK kabupaten/kota dalam rangka mendukung koordinasi penanggulangan kemiskinan.
“Kita akan bekerja secara terkoordinasi, bukan sektoral. Kalau sektoral, tidak akan pernah selesai penanggulangan kemiskinan,” pungkas Budi.
Pewarta/Editor : Haris
Foto ; Perwakilan Jakarta
