GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo akan menghadirkan berbagai pelayanan berbasis online untuk kepentingan masyarakat, sebagai bentuk transparansi pemerintah demi wujudkan komitmen keterbukaan informasi. Hal tersebut di ungkapkan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, saat melalukan konfrensi pers di Bandara Djalaluddin Gorontalo, Rabu (26/7).
“Terkait masalah transparansi, ini akan segera kita lakukan. Banyak hal yang mendorong saya melakukan ini. Masyarakat mulai sekarang harus tahu apa yang sedang kita lakukan sebagai pimpinan mereka,” kata gubernur.
Gubernur mencontohkan salah satu bentuk transparansi yang akan dilakukan nanti misalnya keterbukaan dana APBD, DAU, DAK dan PAD yang mencapai 1,8 triliun. Ia melanjutkan, pasti rakyat bertanya tanya dana sebesar itu dibuat apa saja.
“Nah itulah yang mendorong saya untuk membuat suatu transparansi kepada masyarakat terkait penggunaan APBD. Bila perlu kita ulang-ulang terbitkan di media bahwa anggaran tersebut terbagi dalam pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi masyarakat. Diusahakan semuanya sampai ke rakyat,” lanjut gubernur dua periode ini.
Rusli pun menjelaskan, selain transparansi anggaran, pemerintah juga harus terbuka untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya bila ada yang akan melakukan perjalanan dinas, maka harus jelas keluar daerah untuk apa dan apa hasil yang akan dibawa kembali ke Gorontalo.
“Termasuk perjalanan dinas saya sebagai gubernur, pak wagub, bu sekda dan para pimpinan lainnya. Transparansi harus kita lakukan, kemana saja kita selama setahun ini, apa saja yang kita lakukan di luar daerah dan apa saja yang kita bawa kembali ke daerah. Contohnya saya gubernur, baru balik hari ini setelah perjalanan dinas selama seminggu. Makanya saya ajak media kesini biar bisa di publish, masyarakat bisa tahu hasil dari perjalanan dinas saya, dimana DAU kita akhirnya tidak jadi dipotong. Itu salah satu hasil yang saya bawa kembali ke daerah sebagai hasil kerja saya,” tegas Rusli.
Rusli juga menambahkan sistem transparansi ini juga akan di usulkan bisa diterapkan oleh DPRD Provinsi Gorontalo, dengan demikian semua pihak tidak akan saling curiga, tidak akan saling tuding menuding kalau semua dilakukan secara transparansi.
Sementara itu, sebelumnya juga telah dijelaskan oleh assisten 3 setda provinsi Gorontalo, Huzairin Roham, secara teknis ada lima isu strategis rencana bina aksi terkait layanan berbasis online yang telah disampaikan ke KPK
Ia menjelaskan, secara mendetail tentang lima isu strategis yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu, e-samsat yang terintegrasi antara e-perencanaan dan simda keuangan, integrasi e-perencanaan, simda dan e-protrek, pelayanan perizinan online dan penyediaan media centre.
Pewarta : Ecin
Foto : Salman
Editor : Asriani
