JAKARTA – Gorontalo sangat beruntung. Dari 34 provinsi di Indonesia, hanya sembilan provinsi yang diundang oleh BPKP untuk menandatangani Nota Kesepahaman Pengembangan Center of Excellence Akuntabilitas Sektor Publik antara BPKP, perguruan tinggi dan pemerintah daerah.
Dari sembilan daerah tersebut, hanya empat provinsi yang berasal dari luar Jawa yaitu, Gorontalo, Papua, Sulsel, dan Kepri .
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, bersama beberapa gubernur lainnya hadir dan melakukan penandatanganan MoU di Auditorium Gandhi Gedung BPKP , Jakarta Timur, Selasa ( 18/7).
Ahmad Rosady, Inspektur Provinsi Gorontalo yang mendampingi Gubernur dalam kegiatan itu menjelaskan, penandatanganan tersebut terkait dengan kerjasama berupa fasilitasi BPKP untuk akuntabilitas publik di pemerintah daerah.
“Jadi BPKP memfasilitasi pegawai pegawai pemerintah daerah untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan dengan baik dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas SDM ,” jelas Ahmad Rosady.
Menurutnya, pegawai-pegawai pemda di didik di perguruan tinggi -perguruan tinggi yang ada kerjasama dengan BPKP. Tak hanya terbatas pada level degree ( S1, S2, S3 ), namun juga non degree atau pelatihan yang sifatnya kepada profesionalitas yang terkait substansi pekerjaan.
“Untuk Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo, kita sudah memanfaatkan. Ada 3 orang yang sudah selesai S2 di Unsrat,” urai Inspektur Provinsi Gorontalo.
Seluruh pengajar dari BPKP di danai oleh Asian Development Bank (ADB) dan BPKP pula yang memfasilitasi para peserta. Para peserta yang mengikuti pendidikan ini tetap melalui test, karena ada banyak pegawai pemda yang juga ingin mengikuti kegiatan ini, kata Rosady.
“Kerjasama ini tak tertutup hanya untuk para pegawai di lingkup Inspektorat saja tapi juga terbuka untuk pegawai lainnya. Jadi bergantung dari BPKP mau membuka ruang dimana, terkait dengan keuangan, bisa,” jelas Inspektur.
Kita bersyukur di fasilitasi dan pak gubernur melihat itu sesuatu yang baik dan kita memanfaatkan itu, tutup Rosady.
Hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman antara lain Mendagri, Kepala BPKP, Sekjen Kementerian Ristek Dikti, dan rektor- rektor perguruan tinggi yang bekerjasama dengan BPKP.
Pewarta : Anie
Foto. : Humas
Editor. : Asriani
