Untuk meningkatkan keprofesionalan para staf pengelola kepegawaian di lingkup Setdaprov Gorontalo, Biro Umum Setdaprov menyelenggarakan bimbingan teknis Manajemen Kepegawaian.
Kegiatan ini dibuka oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Anis Naki, Rabu (7/6) di Hotel New Rahmat.
Dalam sambutannya Anis menjelaskan, seiring perkembangan zaman manajemen kepegawaian menjadi sangat penting baik pada intitusi pemerintah maupun sektor swasta.Manajemen kepegawaian sangat terkait dengan kinerja dan karir yang nantinya memberinya pengaruh pada tingkat kesejahteraan pegawai itu sendiri.
Menurut Asisten I, bagi pegawai yang bekerja diinstitusi pemerintah masih sering mendengar keluhan bahkan mungkin pernah merasakan gaji yang terlambat, kenaikan pangkat yang tertunda dan lain sebagainya.
Hal-hal ini sudah menjadi persoalan yang terkadang dirasakan oleh Aparatur Sipil Negara, olehnya menjadi hal yang sangat penting bila saat ini mulai dipikirkan pemanfaatan teknologi dalam rangka akselerasi pelayanan, akurasi data dan informasi bagi Aparatur Sipil Negara.
” Pelayanan publik menjadi isu strategis karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik yang memiliki implikasi luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat,” kata Anis.
Untuk itu perbaikan kinerja pelayanan birokrasi dibidang kepegawaian salah satunya akan mendorong terciptanya pengelolaan manajemen kepegawaian yang terukur dan terarah didasari oleh prinsip kompetensi dan profesionalisme serta memberikan dampak positif dilingkungan sekitar untuk ikut serta meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas demi penyelenggaraan pemerintahan menuju masyarakat sejahtera, maju dan mandiri,” papar Anis.
Sementara itu Kepala Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo Rifli Katili mengatakan, pelaksanaan bimtek ini dalam rangka untuk menyamakan persespi tentang manajemen kepegawaian diruang lingkup Biro Setda Provinsi Gorontalo.
“Selama ini pengelolaan keuangan dan kepegawaian sering berjalan sendiri-sendiri. Biro-biro yang ada di Setda hanya merupakan unit kerja bukan SKPD yang berdiri sendiri,” katanya.
Oleh sebab itu dibutuhkan integrasi dan sinergi dari urusan-urusan kepegawaian tersebut yang kesemuanya akan dipusatkan di Biro Umum, jelas Rifli.
Dengan adanya Bimtek tersebut pula Karo Umum berharap agar para peserta dapat bekerja secara professional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, efektif khususnya tentang manajemen kepegawaian ASN pada kedudukan hukum di OPD masing-masing.
Pewarta/foto : Burhan
Editor. : Asriani
