GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menjamin opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah empat kali berturut-turut diraih Pemerintah Provinsi Gorontalo bebas dari suap. Menurutnya, pemprov selalu berupaya maksimal untuk menyajikan laporan keuangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sehingga mengantarkannya mendapat opini WTP BPK-RI.
“Alhamdulillah sudah 4 kali WTP yang kita raih, tidak pernah ada masalah hukum dan kami juga tidak pernah ada niat begitu, dan hari ini Pemprov Gorontalo kembali meraih WTP untuk pengelolaan keuangan 2016,” kata Rusli pada rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka penyampaian LKPD tahun 2016, Selasa (30/5) di Gedung DPRD Provinsi Gorontalo.
Dijelaskannya, predikat WTP yang diraih murni kerja keras dan tidak seperti informasi berkembang di media nasional tentang dugaan suap menyuap untuk mendapatkan predikat itu yang melibatkan salah satu kementerian.
“Kita mendapat WTP dua tahun berturut-turut dengan sistem penyajian berbasis akrual, selain itu Gorontalo juga pernah 100 persen kabupaten/kotanya meraih WTP,” ujarnya.
Akan tetapi pihaknya menyadari dengan diraihnya predikat WTP ini, bukan berarti tidak ada unsur pelanggaran hukum, termasuk seperti apa yang disampaikan auditor BPK RI Gorontalo bahwa masih ada beberapa catatan yang harus segera diperbaiki.
“Untuk meraih WTP memang tidaklah mudah. Perolehan WTP oleh pemerintah daerah tidak menjamin daerah tersebut bebas dari praktek korupsi. WTP hanya menyajikan tata kelola pengelolaan keuangan yang baik,” tambahnya.
Rusli menambahkan ini juga tidak lepas dari bimbingan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, termasuk salah satu auditor utama keuangan negara VI BPK Syafrudin Mosii, yang hampir setiap saat dihubungi untuk berkonsultasi.
Pewarta : Ecin
Foto. : Salman
Editor. : Asriani
