Sektor pertanian tidak bisa lagi menjadi sektor yang dominan dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Hal ini diungkapkan Penjabat Gubernur Gorontalo Prof. Zudan Arif Fakrulloh dalam paparannya dihadapan peserta benchmarking infrastruktur ekonomi lokal pengendalian inflasi dan pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s) bersama Pemerintah Provinsi Bali di ruangan Tabanan hotel Sanur Paradise Plaza, Sabtu (1/4).

Zudan beralasan, sektor pertanian banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang cenderung sulit untuk diprediksi, seperti halnya faktor iklim, serta cost atau biaya pertanian yang semakin tinggi.

“Jika terjadi perubahan iklim, maka inflasi bisa cepat melonjak diakibatkan oleh barita (bawang, rica, tomat), dan iklim. Karena itu perencanaan yang dominan pada sektor pertanian harus digeser ke sektor industri, pariwisata, dan sektor lainnya yang tidak terpengaruh dengan iklim,” ungkap Zudan.

Ditegaskannya, jika Pemerintah Provinsi Gorontalo masih mengandalkan sektor pertanian, maka akan sulit untuk menurunkan angka kemiskinan yang stagnan pada kisaran angka 17 persen. Zudan menguraikan, dalam masyarakat yang struktur pendapatannya berbasis pertanian, pemerintah dituntut untuk menumbuhkan motivasi dan kreativitas masyarakat meningkatkan pendapatannya melalui usaha-usaha di sektor lainnya.

“Disela-sela waktunya bertani, harus ada usaha-usaha lain yang mampu menambah pendapatan. Pertanian plus perikanan, pertanian plus perdagangan, ataupun pertanian plus usaha mikro lainnya,” papar Prof. Zudan.

Kedepan Zudan berharap, perencanaan pembangunan Provinsi Gorontalo tidak lagi hanya fokus didekati oleh Dinas Pertanian, tetapi harus melibatkan seluruh dinas terkait dan lintas sektor lainnya. Menurutnya, salah satu hal mendesak yang harus dituntaskan oleh seluruh instansi terkait, yaitu menyangkut ketersediaan data base kesejahteraan yang menunjukkan identitas setiap individu dan lokasi tempat tinggalnya secara jelas.

“Data ini sangat berguna untuk memudahkan kita dalam memantau secara terus menerus tingkat kesejahteraan masyarakat yang butuh perhatian pemerintah. Dengan demikian program kegiatan kita akan lebih fokus dan tepat sasaran,” pungkas Prof. Zudan. (Haris/Ecin – Tim Redaksi Humas)