Gorontalo, – Tata kelola keuangan yang baik, akan menimbulkan implikasi yang banyak, bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuagan (BPK) RI.

Penjabat Gubernur Gorontalo Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa, dalam hal pengelolaan keuangan, pemerintah harus menjamin roda pemerintahan yang dijalankan harus akuntabel.

“Artinya, setiap uang dan tindakan yang kita lakukan itu berorientasi pada tujuan, yaitu membahagiakan rakyat,” kata Zudan.

Jadi setiap dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang akan dibelanjakan itu harus mampu menuju pada tingkat kepuasan dan kebahagiaan masyarakat.
“Inilah yang disebut dengan tahapan memastikan atau menjamin akuntabilitas pemerintahan,” tegasnya.

Setelah itu, tata kelola keuangan yang baik, meningkat pada tujuan yang lebih tinggi, misalnya untuk meningkatkan ekonomi, daya saing, investasi. Sehingga implikasi dari pengelolan yang benar dan baik, akan cukup banyak tidak hanya didasarkan pada sebuah tujuan meraih opini WTP.

“Namun juga kita lupa untuk memperhatikan hal-hal kecil seperti aset daerah, kesalahan adminstratif dan lain sebagainya,” ujar Zudan.

Apalagi sampai terjadi “Mark-up” anggaran, oleh karena itu pihaknya berpesan kepada bupati/walikota, dan juga seluruh ASN agar jangan sampai ada kegiatan yang fiktif, uangnya diambil namun kegiatanya tidak ada. Akan tetapi, karena merasa takut terjadi korupsi, sehingga takut untuk bertindak, karena kalau bicara korupsi pasti diawali dengan niat yang jahat, namun karena kita tidak ada niat maka jatuhnya hanya kesalahan adminstratif saja.

“Jadi kalau kita tidak ada niat jahat, dan tidak mewujudkan dalam tindakan, kalaupun salah paling hanya administratif saja,” tutupnya. (Farid/Ecin – Tim Redaksi Humas)