Gorontalo, – Penjabat Gubernur Gorontalo Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa hasil pertemuan dengan pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Gorontalo, terungkap bahwa daerah ini masih kekurangan sekitar seratusan dokter, baik dokter umum maupun spesialis.
Zudan menjelaskan, jika izin Universitas Negeri Gorontalo (UNG) akan turun tahun ini untuk fakultas kedokteran maka, tujuh tahun kedepan baru bisa memproduksi dokter-dokter terbaik Gorontalo.
“Namun untuk mengisi kekosongan selama masa pendidikan berjalan harus ada solusi yang kita pikirkan bersama, tidak hanya jadi tanggungjawab pemerintah provinsi akan tetapi juga harus dipikirkan oleh pemerintah kabupaten/kota,” kata Zudan Arif Fakrulloh, Kamis (30/3).
Salah satu solusinya yaitu dengan meminta formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) juga dari Kementrian Kesehatan RI, meski jumlahnya tidak terlalu banyak. Untuk mengisi kekurangan dokter tersebut, maka pemerintah daerah harus berpikir untuk menarik dokter-dokter yang bagus dan baru lulus untuk mau bekerja di Gorontalo.
“Kita harus agresif seperti daerah lain, dimana dokter yang baru lulus, bekerja didaerahnya, dengan diberikan tambahan insentif dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Seperti halnya dokter umum, selain mereka mendapatkan gaji pokok, tunjangan dokter, biaya rumah, juga diberikan insentif lebih oleh pemerintah daerah.
“Jadi harus ada tambahan kalau tidak belum tentu mereka mau bekerja di Gorontalo,” jelasnya.
Jadi pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus menganggarkannya lewat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan masukan kontrak kerja mereka selama 5 hingga 10 tahun kedepan.
“Termasuk dokter spesialis, kalau bisa insentif mereka ditambah lagi, sehingga kekosongan dokter di beberapa rumah sakit di Gorontalo sudah bisa terisi,” tuturnya. (Farid/Ecin – Tim Redaksi Humas)
