Gorontalo, ) – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa menjelaskan bahwa, untuk penanganan kemiskinan tidak hanya di Gorontalo, perlu ada intervensi program baik pemerintah pusat maupun dareah.
Sekda menjelaskan dari kajian antara pemerintah provinsi, kementrian terkait, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K0 ada 40 persen masyarakat Indonesia yang berada di level hampir miskin.
“Kurangnya intervensi bisa menyebabkan naiknya angka kemiskinan,”kata Winarni Monoarfa, dalam pembinaan dan pembekalan penatausahaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel yang digelar oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) provinsi Gorontalo.
Dijelaskanya bahwa sejalan dengan tuntutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016, tugas dari Dinas Sosial semakin berat, sebab ada beberapa tugas yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat sudah dilimpahkan ke Dinas Sosial.
Sehingga komitmen kerja antara perangkat Dinas Sosial, serta ketelitian dalam memperhatikan kewenangan, sangat diperlukan agar program yang dilaksanakan dapat berjalan maksimal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
“Jadi kita perlu perlu melakukan evaluasi sekaligus menginventarisasi, apa yang di tangani Dinas Sosial, untuk optimalisasi program kedepan, karena memang kegiatan demikian menjadi penting,”ujarnya.
Menurutnya, Dinas Sosial perlu memastikan program-program yang sudah direncanakan dengan memperhatikan kesesuaian anggaran, serta harus ada keyakinan program yang dirancang mampu memberikan kesejahteraan rakyat.
Ia mengakui dan mengapresiasi Dinas Sosial, karena serapan anggarannya pada tahun kemarin, sangat baik bahkan melampau target, begitu juga untuk bulan Januari dan Februari 2017 ini.
“Sementera ada beberapa SKPD dilingkungan pemerintah provinsi, ada yang tidak capai target,”jelasnya.
