GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo menaruh perhatian serius terhadap pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. Respon besar itu tercerminan dari berbagai kebijakan dan program yang telah di desain secara terintegrasi, holistik, tematik, dan spasial dalam RPJMD 2012 – 2017 maupun RPJPD Provinsi Gorontalo 2007 – 2025 .
Sejalan dengan hal itu, kemarin, (24/2), digelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tingkat Provinsi Gorontalo di Hotel Maqna Kota Gorontalo, kemarin, (24/2).
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Prof. Dr. Winarni Dien Monoarfa,M.S mewakili Penjagub Gorontalo Prof. Zudan Arif Fakrulloh saat membuka kegiatan tersebut mengharapkan, pelaksanaan Rakorda tidak sekadar seremonial. Substansi penting dari Rakorda ini Selain menjadi momen evaluasi capaian program 2016 sesuai dengan indikator RPJMD, juga hendaknya menjadi ruang untuk penajaman program tahun 2017 . Selain mengakomodir masukan dan saran konstruktif guna singkronisasi sekaligus penajaman program peningkatan kualitas kependudukan dan pengendalian jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo.
Saat ini kata Prof Winarni yang juga mantan Kepala BAPPEDA bahwa trend angka kependudukan di Provinsi Gorontalo terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. “Data BPJS menunjukan jumlah penduduk Gorontalo saat ini sudah mencapai 1.153.863 jiwa atau mengalami kenaikan kurNg lebih 2,25 persen dibanding ketika baru mekar dari Sulawesi Utara (Sulut). Ini menjadikan Gorontalo berpeluang besar untuk bonus demografi ,” ungkapnya.
Lebih lanjut dijelaskan Winarni, masalah kependudukan merupakan urusan wajib dan konkuren. Oleh karena itu dalam membangun kependudukan baik pusat, pemerintah provinsi hingga level kabupaten/kota harus membangun sinergitas. Arah kebijakan dan program strategis yang terintegrasi sangat dibutuhkan mengingat pembangunan kependudukan merupakan hal strategis.
Di negera-negara maju seperti Singapura jumlah penduduknya kecil, namun mampu mengendalikan ekonomi dunia. Ini karena negara tersebut serius membangun kualitas penduduknya.
“Hal perlu menjadi spirit bagi kita semua, bagaimana menetapkan strategi peningkatan kualitas penduduk. Payung besarnya sudah ada dalam RPJPD dan RPJMD kita. Tinggal rumusan dan implementasi strategi dan program untuk kita jalan guna mewujudkan sumber daya yang handal,” tuturnya.
Rakorda kemarin dihadiri Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasiona (BKKBN) RI Novrizal, Bupati Gorontalo Prof . Nelson Pomalingo, Bupati Gorontalo Utara Dr, Indra Yasin dan Ketua PKK Gorut Dr. Reni Hiola, Wakil Bupati Pohuwato Amin Haras, Kepala BPKP, Kepala Pengadilan Agama, Tokoh Adat, unsur perguruan tinggi, LSM dan tokoh perempuan dan tokoh masyarakat.
Sekretaris Utama BKKBN RI Novrial mengatakan, sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan untuk mendorong pembangunan keluarga bencana. Hal ini juga sejalan dengan upaya untuk mendukung 9 nawacita presiden RI Joko Widodo. Novrizal menegaskan, program keluarga berencana berkaitan erat untuk mendukung nawacita ke-4 untuk membangun dari pinggiran serta nawacita ke-8 dalam rangka pembangunan manusia melalui peningkatan kualias kependudukan dan keluarga berencana. “Diantara dukungan kita terkait nawacita ini ada program Kampung KB. Alhamdulillah di Gorontalo hampir seluruh daerah sudah ada kampung KB ini,” kata Novrizal.
Ia juga mendorong agar sinergitas pemerintah pusat dan daerah dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang terintegrasi, holistik, tematik, dan spasial (THTS). “Kerja sama yang terarah antara pusat dan daerah sekali lagi sangat diperlukan agar target-target kependudukan dan keluarga berencana dapat tercapai maksimal,” tandasnya.
Dalam Rakorda ikut dilakukan pelantikan pengurus Kependudukan Provinsi Gorontalo Selain itu ikut dilakukan penandatangan MoU antara BKKBN-RI, dengan Badan Kependudukan Dukcapil dan Dinas Kesehatan dan KB Provinsi Gorontalo serta dengan instansi terkait di kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan lainnya. (Faisal – Tim Redaksi Humas)
