Gorontalo – Pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program revoluasi mental oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla. Karena itu berbagai kegiatan untuk mendorong perubahan paradigma serta menghapus budaya laten Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) kian gencar dilakukan.

Berkaitan dengan hal itu, Plt. Gubernur Gorontalo Prof. Zudan Fakrullah mengikuti Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi tahun 2016. Program tersebut diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-RI bekerja sama dengan Indonesia Anti Coruption Forum (IACF) di Raflesia Room Balai Kartini Jakarta, kemarin, (1/12).

“Kegiatan ini pada prinsipnya untuk mendorong pemerintah bebas KKN, mewujudkan reformasi birokrasi, serta menyempurnakan pelayanan yang baik untuk masyarakat,” ujar Zudan Arif ketika dihubungi awak media dari Gorontalo.

Lebih lanjut disampaikan Zudan Arif, saat ini, program dalam rangka merubah paradigma birokrasi adalah bagian terpenting dari program pemerintah pusat. Melalu cara yang demikian, pemerintah didorong untuk menunujukan sikap yang semestinya sebagai seorang pelayan rakyat sejati.

“Nah saya berahrap tentunya, keberadaan yang dicita-citakan ini, akan menjadi ciri khas pemerintah di Gorontalo. Bersama kita berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas KKN,” imbuh Zudan.

Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi tahun 2016 ini mengambil tema reformasi sistem penegakan hukum dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Acara tersebut dibuka langsung Presiden RI Joko Widodo. Hadir dalam kesempatan itu, para gubernur, pimpinan KPK, unsur DPR, unsur kementerian/lembaga, BUMN, Kedubes, Swasta, Lembaga Donor, Organisasi masyarakat sipil dan media. Zudan Arif sendiri hadir didampingi para kepala Inspektorat se-Provinsi Gorontalo (and-GP)