Gorontalo – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, menjadikan rumah dinasnya sebagai posko, untuk menampung semua permasalahan dari masyarakat, terkait dengan Empat program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo,yaitu, Pendidikan Gratis, Kesehatan Gratis, Pengembangan Infrastruktur, dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan.

“Saya akan jadikan rumah dinas, sebagai posko menerima aduan langsung dari masyarakat, dan setiap hari Jumat, silahkan masyarakat datang, menyampaikan apa yang menjadi keluhanya, lebih khususnya terkait program pemerintah, dan langsung akan menghadirkan kepala SKPD terkait,” Kata Rusli Habibie, usai menerima aduan adanya pungutan liar disekolah, Jumat.

Terkait dengan pungutan liar tersebut, Gubernur menjelaskan bahwa, ada orang tua murid, mengadu bahwa pihak sekolah membebankan sejumlah uang, padahal pemerintah provinsi Gorontalo melalui program pendidikan gratis, telah mengratiskan biaya pendidikan.

Ia menambahkan, telah memerintahkan kepala dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) provinsi Gorontalo, untuk turun langsung kesekolah yang dimaksud, yang berada di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo.

“Kepala Dinas, sudah menurunkan timnya, mengecek langsung apakah aduan terebut benar atau tidak,” jelasnya.

Sementara itu Weni Liputo kepala Dikpora provinsi Gorontalo, membenarkan aduan tersebut, dimana ada orang tua yang tidak mampu, dan dibebankan biaya Praktek Kerja Lapangan (PKL).

Menurutnya bahwa, biaya PKL memang menjadi tanggungjawab siswa dan orang tua, namun pihaknya akan konfirmasi lagi dengan pihak sekolah, kenapa dana PKL bisa sampai Rp1,5 juta.

“Ada cara perhitunganya, seperti berapa lama mereka PKL, tempatnya dimana, apakah dalam daerah atau luar daerah, dan biaya itu menjadi tanggungjawab dari siswa itu sendiri,”tegasnya.