Gorontalo – Pemerintahan Gubernur Rusli Habibie dan Wagub Idris Rahim kembali berhasil mencatatkan nama Provinsi Gorontalo sebagai provinsi terbaik di Kawasan Timur Indonesia dan berhak meraih TPID Award 2015 untuk kategori Provinsi Inovatif dalam pengendalian inflasi daerah.
Award atas prestasi tersebut diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo kepada Wagub Idris Rahim pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) VII Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 2016, yang diselenggarakan di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (4/8).
Usai kegiatan itu, Wagub Idris Rahim yang turut didampingi Sekprov Prof. Winarni Monoarfa yang juga sebagai Ketua TPID Provinsi Gorontalo, Kepala Perwakilan BI Gorontalo Suryono, dan Kepala Biro P2E Setda Provinsi Gorontalo, mengatakan, prestasi yang diraih oleh Provinsi Gorontalo tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh stakeholder dalam mengendalikan inflasi. Idris menuturkan, dalam upaya mengendalikan inflasi, TPID Provinsi Gorontalo bekerja dengan prinsi SIGAP, yaitu sinergitas, assesibilitas, dan produktifitas.
Berdasarkan prinsip tersebut, Idris menjelaskan, TPID Provinsi Gorontalo membangun sinergitas dan secara terpadu melibatkan semua unsur baik ditingkat provinsi maupun kabuten/kota, dengan memberikan akses informasi harga dan permodalan, serta mendorong produktivitas pangan yang salah satunya ditempuh melalui upaya membuka lahan baru khususnya untuk lahan padi sawah dan jagung.
“Penghargaan ini adalah keberhasilan kita bersama yang telah bekerja keras dan bekerja keras mengendalikan inflasi daerah dengan slogan SIGAP. Kedepan kita akan terus membangun sinergitas dan keterpaduan dalam mengendalikan inflasi di Provinsi Gorontalo,” kata Idris.
Sebelumnya, saat memimpin Rakornas tersebut, Presiden Jokowi mengingatkan dua pekerjaan besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi. “Jangan bangga dulu apabila daerah mencapai pertumbuhan tinggi, namun inflasinya juga tinggi,” kata Presiden.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Jokowi meminta pemerintah daerah untuk segera mempercepat penyerapan APBD, yang hingga saat ini masih mengendap lebih dari 200 triliun rupiah di bank. Sementara terkait inflasi, Presiden meminta para Gubernur, Walikota, dan Bupati yang belum memiliki TPID, untuk segera membentuk TPID. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta menyediakan anggaran untuk pengendalian harga, memonitor secara langsung gudang penyimpanan bahan pokok, dan membangun infrastruktur.
