Gorontalo – Terkait dengan kedisiplinan penggunaan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dilingkup pemerintah provinsi Gorontalo, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, menekankan untuk jangan sampai ada yang membuat program yang fiktif.
“Saya ingatkan bahwa pemerintah sudah bikin MoU dengan Polda serta Kejaksaan, terkait pengawasan penggunaan anggaran,”kata Rusli Habibie.
Kepada kepala dinas sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk dapat memonitor langsung apa yang dikerjakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan jangan terlalu percaya 100 persen.
Kepada Assisten II untuk segara buat panitia Provisional Hand Over (PHO), yang melibatkan Inspektorat, dimana saat akan serah terima barang atau pekerjaan, harus ada tanda tangan dari tim ini.
“jangan sampai ada program yang fiktif, sehingga hal ini perlu dibentuk,” jelas Rusli.
Pihaknya tidak ingin, jika ada temuan nanti, kepala dinas kemudian hanya meminta maaf dengan alasan tidak melakukan monitor langsung, tentu kepala dinasnya harus bertanggungjawab penuh, dan tidak menyalahkan orang lain.
Program yang sudah bertahun-tahun, apalagi menyangkut program rakyat miskin, yang harusnya kita pribadi mengeluarkan uang untuk mereka, namun ternyata program tersebut fiktif, tentu membuat dirinya sebagai pimpinan daerah sangat sedih.
“baik sebagai Gubernur maupun pribadi saya sangat tidak terima jika ada program fiktif,” ujar Rusli.
Uang sudah 100 persen keluar, namun pekerjaan tidak selesai, secara otamatis kalian tidak hanya menghianati Gubernur dan Wakil Gubernur namun juga mengkhianati rakyat.
Kedepan tidak ada lagi alasa, jika tim ini sudah turun dan terbukti ada program fiktif, maka pihaknya tidak pusing, siapapun dia, pasti akan berurusan dengan hukum.
“fiktif, mark-up anggaran, bagi saya itu sama saja, maka penjara imbalanya,”tutupnya.
