Gorontalo – Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, menjelaskan bahwa tidak akan terjadi konflik jika ketika setiap warga masyarakat mengedepankan toleransi, menghargai perbedaan dan mau menerima kemajemukan sebagai kenyataan dan rahmat Tuhan.

Hal tersebut disampaikanya saat menggelar acara sosialisasi Pembauran Kebangsaan dan Dialog Lintas Etnis, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesbangpol Provinsi Gorontalo, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh agama dan lintas etnis dan menghadirkan pula narasumber budayawan Gorontalo serta Ketua Etnis Tionghoa.

“sosialisasi pembauran kebangsaan adalah upaya untuk memasyarakatkan program pembauran kebangsaan agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas,” Kata Idah Syahidah Rusli Habibie.

Menurutnya bahwa forum yang telah dibentuk merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

Diungkapkanya bahwa, dahulu para pejuang kemerdekaan membela negara sebagai rasa nasionalisme mereka kepada negara kita tercinta, namun kini sikap nasionalisme, patriotisme dan heronisme tersebut tidak perlu lagi diperjuangkan dengan mengangkat senjata seperti para pejuang kemerdekaan dahulu.

“cukup berjuang melakukan pembauran kebangsaan secara bulat, utuh dan menyeluruh dengan segenap hati, jiwa dan raga,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pembauran kebangsaan masih perlu diperjuangkan dengan sungguh-sungguh karena hingga saat ini bangsa Indonesia masih dihadapi dengan konflik antar ras, etnik, suku bangsa, bahasa, kebudayaan, daerah asal secara geografik dan agama.

Konflik yang terjadi tersebut karena perasaan ego yang berlebihan dan semakin memudarnya rasa toleransi, namun kita patut bersyukur karena provinsi Gorontalo konflik tersebut bisa dikatakan tidak pernah terjadi sebab provinsi Gorontalo beberapa tahun ini dinyatakan sebagai provinsi teraman secara nasional.

“Untuk itu perlu dilakukan lagi koordinasi dan sinergitas program serta kegiatan antar Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan FPK Provinsi dan Kab/kota terhadap proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, etnik, suku bangsa,” jelasnya.