Gorontalo – Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, melaunching pembayaran gaji tenaga honorer di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo secara non tunai. Dengan dilaunchingnya sistem pembayaran gaji tersebut, para honorer tidak lagi menerima gaji secara tunai, tetapi sudah melalui transfer ke rekening bank.
Kegiatan launching tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi bisnis model elektronifikasi yang digelar oleh Dinas Keuangan dan Aset Daerah (DKAD) Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan BI Perwakilan Gorontalo dan BRI Cabang Gorontalo.
Wagub Idris Rahim mengatakan, langkah tersebut merupakan terobosan dan langkah inovatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (good governance), efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dengan menggunakan teknologi informasi.
“Ini adalah inovasi DKAD Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan BI dan BRI, sebagai wujud komitmen kita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” kata Idris.
Sosialisasi dan launching itu merupakan salah satu dukungan nyata Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap pelaksanaan Gerakan Non Tunai yang telah dicanangkan BI sejak Agustus 2014, dan telah ditindak lanjut dengan penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Perwakilan BI Gorontalo yang mencakup program elektronifikasi transaksi pembayaran.
Gerakan Non Tunai merupakan bentuk edukasi agar masyarakat terbiasa dan merasa nyaman dalam bertransaksi, mencegah maraknya uang palsu, menekan anggaran yang dikeluarkan setiap tahun untuk mencetak uang, menghindari konsumerisasi, pencegahan korupsi dan pencucian uang.
“Banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dari sistem non tunai ini, mudah-mudahan akan ada inovasi-inovasi lain yang bisa dikerjasamakan oleh Pemprov Gorontalo dengan pihak perbankan,” ujar Wagub.
Sementara itu Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo, Suryono, mengatakan bahwa pihaknya memiliki visi untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Hal itu diwujudkan melalui beberapa kebijakan, diantaranya dibidang moneter dan sistem pembayaran yang aman dan cepat dengan resiko rendah.
“Kita mendorong masyarakat termasuk aparat pemerintah untuk lebih banyak menggunakan transaksi non tunai. Karena kalau transaksi dilakukan secara tunai, resikonya banyak dan prosesnya pun lambat,” ujar Suryono.
